Ahmad Anwar
CIANJUR-Cianjur Poeple Movment (CEPOT) sebut suplayer dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mengambil keuntungan secara tidak wajar dan tidak manusiawi, sehingga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menjadi korban.
“Di Kabupaten Cianjur ada sebanyak 187.000 KPM. Dan paket sembako yang di terima KPM di Cianjur ada 5 jenis, diantaranya yaitu beras 10 kilogram, kentang 1/2 kilogram, kacang ijo 1/4 kilogram, daging ayam 1 kilogram dan buah,” ujar Ketua CEPOT, Ahmad Anwar, saat diwawancara, Selasa (1/9/2020).
Menurutnya jika mengacu kepada harga beras premium di pasar, per kilogramnya hanya Rp11.000. Kalau KPM menerima 10 kilogram berarti totalnya Rp110.000.
“Jika ditambah kentang, saat diadvokasi salah satu E-Warong di Cianjur Selatan mengatakan, kentang yang didapat KPM hanya 1/2 kilogram. Sedangkan untuk 1 kilogram kentang di pasar hanya Rp14.000 per kilogram, berarti kalau 1/2 kilogram hanya Rp7000,” ungkapnya.
“Untuk kacang ijo di pasar 1 kilogram Rp21.000. Berarti kalau 1/4 kilogram hanya Rp5.250. Untuk daging ayam
harganya sekarang di pasar per kilogramnya Rp30.000. Terus Buah, kita hitung harga buah Rp5.000,” bebernya.
Ahmad menjelaskan, jika semuanya dijumlahkan total paket sembako yang dinikmati KPM hanya Rp157.250 per bulan. Sedangkan saldo KPM Rp200.000. Berarti keuntungan yang di ambil oleh suplayer per KPM di kisaran
Rp42.750.
“Kita totalkan dari Rp42.750 dikali dengan 187.000 KPM, jadi total keseluruhan uang KPM yang diraup oleh suplayer Rp7.994.250.000. Sedangkan di Cianjur ada 6 suplayer. Kita bagi Rp7.994.250.000 dibagi 6 suplayer. Berarti untuk satu suplayer dalam satu bulan mendapatkan keuntungan Rp1.332.375.000,” jelasnya.
Menurutnya, itu sebuah keuntungan yang tidak wajar dan tidak manusiawi. Seharusnya yang lebih berhak menikmati program sembako ini adalah warga miskin bukan suplayer.
“Tapi pada kenyataannya, di Kabupaten Cianjur, warga miskin seolah dijadikan proposal saja untuk mendapatkan program sosial. Tapi yang menikmati programnya adalah para oknum suplayer,” ungkapnya.
Sementara, saat dikonfirmasi kepada Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cianjur, Amad Mutawali tidak bisa menjelaskan hal tersebut. Sampai berita ini diturunkan, Kepala Dinsos Cianjur enggan berkomentar.(wan/zak)
