Kantor Pos Kabupaten Karawang
KARAWANG-Terkait adanya permintaan ongkos kirim (ongkir) dari oknum petugas Kantor Pos yang mendistribusikan data kependudukan ke rumah warga di Desa Wancimekar, Kecamatan Kotabaru, Bagian Penghantaran Kantor Pos Karawang, Luthfi Agung Amrullah angkat bicara.
Ia menyampaikan, bahwa saat ini banyak petugas kanto pos yang baru, sehingga ada kemungkinan oknum petugas tersebut tidak mengetahi bahwa biaya pendistribusian data kependudukan ke rumah warga tidak dibebankan kepada masyarakat, karena sudah dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).
“Sekarang banyak petugas yang baru,” ujarnya saat menghubungi redaksi PrasastiJabar melalui telephone, Senin (13/7/2020).
Saat disinggung terkait kemungkinan unsur ketidak tahuan atau pun kesengajaan dari oknum petugas, Luthfi mengaku, kemungkinan keduanya bisa saja benar. Namun pihak Kantor Pos sendiri melarang petugasnya untuk meminta ongkir kepada masyarakat.
“Mungkin (petugasnya) tidak tahu, mungkin juga sengaja minta,” kata dia.
Ia mengungkapkan, saat pendistribusian data kependudukan ke rumah warga, ada juga masyarakat yang secara suka rela memberikan sejumlah uang kepada petugas.
“Kalau yang suka rela saya tidak bisa melarang, karena itu hak masyarakat,” ungkapnya.
Atas kejadian oknum petugas Kantor Pos yang ditemukan meminta ongkir kepada masyarakat di Desa Wancimekar tersebut, pihak kantor pos saat ini masih menelusuri terkait identitas oknum petugas tersebut karena minimnya informasi. Bahkan, kepada redaksi PrasastiJabar, Luthfi meminta informasi terkait ciri-ciri oknum petugas itu.
Sermentara Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Karawang, Lilis Jayasutisna mengatakan, sebelum program antar data kependudukan dilaksanakan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada para petugas distribusi dari Kantor Pos. Sehingga kecil kemungkinan jika ada petugas yang tidak tahu bahwa program tersebut dibiayai Pemkab Karawang.
“Sebelumnya kita sudah sosialisasi, semua petugas dikumpulkan. Tapi gak tahu juga kalau memang banyak petugas yang baru, sehingga tidak tahu (dibiayai Pemkab Karawang),” singkat dia.(zak)
