Ade Suryadi
KARAWANG-Ikatan Kepala Desa (IKD) Jayakerta, Kabupaten Karawang, menyebut pengurangan kuota bantuan sosial (bansos) Pemprov Jabar tahap II membuat para kepala desa (kades) resah. Pasalnya, kades akan menjadi sasaran warga jika terjadi polemik saat banyak warga kurang mampu terdampak Covid-19 yang tidak menerima bansos tersebut.
“Saya minta pemprov konsisten, komitmen untuk membantu masyarakat miskin umumnya di Jawa Barat khususnya di Kabupaten Karawang yang terdampak pandemi Covid-19,” ucap Ketua IKD Jayakerta, Ade Suryadi, Rabu (22/7/2020).
Masih menurut Kepala Desa Makmur Jaya ini, jika ada ketidak sesuaian data seharusnya kuota itu tidak dikurangi, melainkan diganti dengan calon penerima yang lain, sehingga kuotanya tetap, hanya penerimanya saja yang berubah.
“Inikan tidak lepas dari hasil evaluasi penyaluran tahap pertama. Untuk tahap pertama memang ditemukan beberapa persoalan dari mulai data ganda, pindah domisili dan lain-lain. Harusnya kan tidak dipotong tapi cukup dialihkan saja bantuannya,” ungkap Ade.
Di akuinya IKD telah merinci secara jelas berapa total daftar penerima yang terkoreksi yang kemudian hilang dari daftar penerima Bansos.
Lebih lanjut Ade berharap agar kuota untuk tiap daerah tetap tidak dikurangi melainkan hanya diperbaikai saja data para calon penerimanya.
“Harapan kami pemeritah ketika akan memberikan kebijakan bantuan terhadap warga masyarakat koordinasi dulu dengan desa,jangan semena-mena berdasarkan data yang ada di atas,akhirnya data yang diatas tuh tidak tepat sasaran,” tandasnya.(sep/zak)
