Sekda Karawang, Acep Jamhuri.
KARAWANG-Sekda Karawang yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Acep Jamhuri, meminta untuk menyudahi polemik soal pokir. Ia pun memintah agar anggota DPRD Karawang dan Pemkab Karawang duduk bersama untuk saling intropeksi.
“Kita saling introspeksilah ketika kondisi kita sedang defisit anggaran kemudian juga piutang pajak hingga miliaran rupiah. Bisa dilihat nanti dalam pembahasan, setelah pengesahan KUA-PPAS menuju pengesahan APBD. Nanti kan harus dibongkar sama-sama dengan dewan,” kata Acep, Selasa (5/11/2019).
Menurut Acep, DPRD memang punya hak memberikan usulan- usulan pokir, namun pokir yang menjadi skala prioritas, bukan jatah – jatahan. Artinya bagaimana antara eksekutif dan legislatif menyatukan pandangan untuk sama -sama menyelesaikan RPJMD.
Baca juga : Kerap Timbulkan Polemik, Repdem Usul Hilangkan Anggaran Pokir Untuk Dewan
“Gak apa- apa ada pokir, tetapi pokirnya ini disesuaikan dengan RPJMD, disinergiskan sehingga RPJMD ini akan selesai dan mencapai target,” ungkapnya.
Ia berharapa, dewan semestinya punya prioritas apa yang harus diselesaikan terlebih dahulu, seperti halnya eksekutif juga mempunyai komitmen menyelesaikan prioritas RPJMD.
“Kita sebenarnya juga sudah menyamakan persepsi dengan DPRD dan sudah deal baik dengan pimpinan dewan, ketua komisi, ketua fraksi, tapi ini yang lainnyalah yang enggak tahu dan kita sepakat diangka segitu,” bebernya.
Acep membeberkan, capaian RPJMD Kabupaten Karawang saat ini baru tercapai 60 persen. Oleh sebab itu perlu sinergitas antara DPRD dan Pemkab Karawang agar dapat menyelesaikan target RPJMD tepat pada waktunya.
Baca juga : Dewan Minta Pokir Tinggi, Advokat Ini Ingatkan Kasus Jejen Yang Berujung Pidana
“Saya hanya mengarahkan agar semua bersinergi dan mengarah kepada RPJMD, karena capaian RPJMD kita baru 60 persen,” tutupnya. (red).
