Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Natala Sumedha (kiri) bersama Anggota dan Ketua Fraksi Gerindra, Saepudin Juhri (tengah) dan H. Endang Sodikin (kanan)
KARAWANG-Ketua Komisi III DPRD Karawang, H. Endang Sodikin, menyebut masalah sampah di Karawang sudah pada kondisi kronis. Untuk itu dibutuhkan inovasi untuk menjadi solusi agar masalah ini dapat terselesaikan.
Ia menyarankan, agar dilakukan breakdown pengelolaan sampah sampai kepada tingkat desa/kelurahan. Sehingga dapat sekaligus dilakukan edukasi terhadap masyarakat terkait pengelolaan sampah.
“Siapa pun kepala dinas nya, sampai kapan pun masalah sampah ini tidak akan selesai. Jika tidak dilakukan breakdown tata kelola sampah sampai ke desa/kelurahan,” tegas pokitisi yang akrab disapa Kang HES tersebut, Senin (23/12/2019).
Ketua Fraksi Gerindra itu memaparkan, saat Pemkab Karawang melakukan penarikan dua rit per hari, masih ada ‘PR’ mencapai 500 ton sampah. Karena alasan efisiensi anggaran, dikurangi menjadi satu rit per hari, hal itu pun secara otomatis menambah ‘PR’ bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Karawang.
“Ketika ditarik dua rit saja masih ada PR 500 ton, tinggal dihitung saja jika ketika hanya dilakukan satu rit per hari,” ungkapnya.
Sebagai solusi, lanjut dia, melakukan breakdown tata kelola samoah sampai ke desa/kelurahan. Lalu membangun bank sampai dinsetiap desa/kelurahan untuk melakukan pengelolaan sekaligus mengedukasi masyarakat.
Selain itu, tambah Kang HES, perlu dibuatkan BUMD yang fokus melakukan tata kelola sampah. Lalu setiap desa/kelurahan turut berkontribusi kepada BUMD.
Masih kata Kang HES, retribusi sampah juga bisa dihapus ketika tata kelola sudah diserahkan ke desa/kelurahan. Sehingga setiap desa/kelurahan masing-masing mengatur bagaimana samoah dapat terurai serta menjadi penghasilan.
“Memang belum ada regulasi terkait bank sampah, tapi ini dibutuhkan. Apalagi ini juga menjadi peluang untuk menghasilkan nilai ekonomi,” kata dia.
Senada, Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Natala Sumedha menambahkan, saat ini banyak terlihat sampah yang menumpuk di sejumlah titik di wilayah Karawang Kota. Hal itu dianggap dapat mencoreng gelar Bupati Karawang yang merupakan seorang dokter.
“Seharusnya kepala DLHK ini paham ketika memiliki pimpinan (bupati) seorang dokter, maka daerahnya juga harus mencerminkan itu. Jangan sampai karena masalah sampah justru mencoreng gelar yang dimiliki bupati. Masa bupatinya dokter tapi sampah berserakan bahkan sampai menumpuk,” ujarnya menandaskan.(zak)
