Audiensi mahasiswa dari Cipayung Plus dengan DPRD Karawang
KARAWANG-Sejumlah mahasiswa yang tegabung dalam Cipayung Plus Kabupaten Karawang, menyambangi gedung DPRD setempat untuk mempertanyakan pengawasan anggatan penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) di Kota Pangkal Perjuangan, Senin (11/5/2020).
Kedatangan mahasiswa yang terdiri dari 6 organisasi tersebut, diterima langsung oleh Ketua DPRD Karawang Pendi Anwar beserta Ketua Fraksi Gerindra Endang Sodikin dan Ketua Fraksi PKS Dedi Sudrajat.
“Mahasiswa yang tergabung Cipayung Plus bersurat ke DPRD Karawang, dan hari ini kita terima dengan melakukan audiensi dengan mendengar aspirasi dari Mahasiswa,” ujar Ketua DPRD Karawang, Pendi Anwar di ruang rapat DPRD
Dikatakan Pendi, adapun aspirasi yang disampaikan mahasiswa mengenai kegiatan penanganan pandemi atau virus corona dan mengawasi anggaran untuk penanganan pandemi atau virus corona. Seperti penyaluran bantuan sosial (Bansos) yang tidak tepat sasaran maupun menggunakan data lama.
“Aspirasi mahasiswa sudah kita catat dan segera kita sampaikan ke internal DPRD maupun ke Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Karawang,” kata Pendi.
Lebih lanjut Pendi menyampaikan, DPRD Karawang sudah melakukan refocusing anggaran sebesar Rp10 miliar untuk penanganan pencegahan Covid-19. Anggaran tersebut berasal dari tiga kegiatan yang ditiadakan yaitu reses, studi banding, dan bimbingan teknis (Bintek).
“Selain recofusing anggaran, saya juga menugaskan seluruh anggota DPRD Karawang untuk turun ke daerah pemilihannya agar mengetahui kondisi di wilayahnya pada hari rabu menanti,” paparnya.
Sementara itu Perwakilan Cipayung Plus, Arief Kurniawan yang juga Sekretaris GMNI Karawang mengatakan, audiensi ini untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa. Dimana mahasiswa tidak diikutsertakan dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Karawang, selain itu bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.
“Semua unsur harus dilibatkan termasuk mahasiswa untuk bersama-sama membantu dan mengawasi agar ada transparansi. Terlebih bantuan yang diberikan pemerintah saat ini banyak yang tidak tepat sasaran dan data lama yang dipakai,” pungkasnya.(zak)
