
Anggota Komisi I DPRD Karawang, Indriyani
KARAWANG-Komisi I DPRD Karawang mempertanyakan kaitan program Disdukcatpil yang dikerjasamakan dengan Kantor Pos untuk pengantaran dokumen kependudukan. Hal itu disampaikan langsung saat para legislator mengunjungi kantor Disdukcapil belum lama ini.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Karawang Indriyani mengatakan, kunjungan Komisi I ke Disdukcapil untuk membahas dan mempertanyakan beberapa program yang saat ini sedang dilaksanakan. Salah satunya mengenai program yang bekerjasama dengan kantor pos.
“Salah satunya kaitan dengan anggaran Rp900 juta yang program kerjasama dengan Kantor Pos,” katanya, Kamis (27/2/2020).
Baca Juga: Disdukcapil Karawang Kirim Dokumen Kependudukan ke Rumah Warga
Menurutnya, anggaran tersebut tidak akan terserap semua sampai pada akhir tahun 2020 nanti. Sampai bulan ini sudah ada beberapa yang terealisasi. Untuk itu pihaknya akan melakukan pengecekan ke kantor pos untuk menyesuaikan data yang diberikan dari Disdukcatpil.
“Sepertinya tidak akan terserap semua. Nanti kita akan cek ke Kantor Pos. Sesuai tidak datanya,” ucap dia.
Sementara itu, Kepala Disdukcatpil Karawang Yudi Yudiawan mengatakan, program tersebut diadakan berdasarkan Permen Pan RB No 19 tahun 2016 tentang pedoman kompetisi inovasi pelayanan publik dan Permendagri Nomor 19 tahun 2018 tentang peningkatan kualitas pelayanan Adminduk.
“Berdasarkan peraturan itu, Pemerintah Daerah diharuskan untuk membuat inovasi pelayanan untuk masyarakat,” ujarnya.
Anggaran Rp900 juta itu, lanjut Yudi, berdasarkan perhitungan 469 dokumen dikali 20 hari dikali 12 bulan dan dikali Rp8000 untuk harga ongkos pengiriman melalui kantor pos.
“Jadi setiap hari itu diestimasikan 469 dokumen dari 30 kecamatan dikali Rp8000,” jelasnya.
Diteruskannya, teknis pembayaran kepada kantor pos dihitung sesuai dengan jumlah dokumen yang diantar oleh kantor pos. Dalam enam bulan akan dilakukan evaluasi. Jika memang berdasarkan evaluasi anggaran tersebut tidak akan terserap maka akan direposisi untuk kegiatan lain.
“Bulan Januari ada 411 dokumen yang diantar. Itu yang dibayar oleh kami. Sekitar tiga juta sekian,” tambahnya.(zak)