Dedi Mulyadi
PURWAKARTA – Peristiwa hujan batu yang diakibatkan aktivitas blasting/peledakan batu oleh perusahaan tambang PT MSS di Kampung Cihandeuleum, Desa Sukamulya, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, pada Selasa (8/10/2019) kemarin, membuat Anggota DPR RI Dedi Mulyadi geram.
Bahkan, Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI yang belum lama dilantik itu, mengusulkan pemerintah mencabut izin usaha perusahaan tambang batu andesit tersebut.
“Untung saja tidak ada warga yang sedang berada di dalam rumah. Itu kalau sampai ada, bisa banyak korban jiwa,” kata Dedi, Rabu (9/10/2019).
Baca juga : Polisi Akan Selidiki Adanya Unsur Kelalaian PT MSS
Diketahui, akibat peristiwa tersebut, sebanyak enam rumah dan satu sekolah diketahui mengalami kerusakan bahkan dua diantaranya hampir rata dengan tanah.
Menurut Dedi, pencabutan izin yang dia serukan merupakan usulan sanksi kepada setiap perusahaan pertambangan yang melakukan kecerobohan.
Meski begitu, rekomendasi dimulai sejak dari pemerintahan setempat yakni dari desa hingga kabupaten. Pola tersebut sesuai dengan aturan yang sudah dibakukan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang.
Baca juga : Rumahnya Hancur Lebur, Warga Geram dan Minta Pertanggungjawaban PT MSS
Pemerintah kabupaten melalui Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab atas dua dokumen. Yakni, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL). Sementara izin usaha berada di tangan Provinsi Jawa Barat melalui leading sector terkait.
“Cabut saja semuanya, tidak perlu ada evaluasi. Lebih baik, tutup penambangannya,” tegasnya.
Ketua DPD Golkar Jawa Barat itu menambahkan bahwa peristiwa di Purwakarta harus menjadi cermin bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hasil blusukannya sebagai ketua partai banyak menemukan fenomena tambang batu yang cenderung merusak lingkungan.
Selain itu, lokasi pertambangan yang tidak strategis turut menyumbang gangguan mobilitas warga di Jawa Barat.
“Saya pernah berkeliling Garut dan menemukan lokasi tambang di pinggir jalan besar. Ini jelas mengganggu mobilitas warga disamping lingkungan menjadi rusak. Kalau dibiarkan, aspek mudhorot-nya lebih besar dari aspek manfaat. Hemat saya, lebih baik ditutup juga,” katanya. (wes/naz)
