Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Jawa Barat, Zaki Hilmi saat menghadiri Media Gathering Bawaslu Purwakarta
PURWAKARTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat soroti peran Aparatur SIpil Negara (ASN) dan potensi terjadinya money politic pada Pilkada serentak tahun 2020 mendatang. Terlebih dari delapan kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada tersebut pesertanya masih didominasi incumbent.
“Berkaca pada pileg/pilpres lalu, keterlibatan incumbent di pemilu itu sangat kuat pengaruhnya hingga potensi pelanggaran pun sangat tinggi,” ujar Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Jawa Barat, Zaki Hilmi saat menghadiri Media Gathering Bawaslu Purwakarta di Hotel Pasanggrahan Jatiluhur, Jumat (22/11/2019).
Baca Juga: Bupati Purwakarta Bakal Tindak Tegas Perusahaan Buang Limbah ke Sungai
Ditambahkan Zaki, keterlibatan ASN masih pada titik kepentingan jabatan mereka jika salah satu calon yang didukung memenangkan pilkada hingga kampanye terselubung pun kerap masih terjadi.
“Seperti penggunaan anggaran negara untuk kampanye terselubung itu kerap terjadi melalui keterlibatan ASN, meskipun untuk penggunaan anggarannya cukup sulit untuk dibuktikan ini, untuk itu kita akan awasi sejak dini,” ungkapnya.
Diketahui, delapan kota atau kabupaten di Jawa Barat yang menggelar pilkada serentak di 2020 adalah Kabupaten Indramayu, Cianjur, Pangandaran, Tasikmalaya, Karawang, Sukabumi, Kab Bandung dan Kota Depok.(wes/zak)
