Asep Agustian.
KARAWANG-Adanya kabar sejumlah anggota DPRD Karawang meminta nominal pokok pikiran (pokir/aspirasi-red) cukup tinggi di saat keuangan Pemkab Karawang sedang defisit anggaran, disesalkan advokat flamboyant Karawang, Asep Agustian.
“Pemkab Karawang sedang alami defisit anggaran, kenapa harus besar-besar minta pokir,” kata pria yang akrab disapa Asep Kuncir (Askun) ini kepada Prasastijabar.com, Jumat (1/11/2019).
Askun mencurigai ada kepentingan transaksional tertentu bila sampai anggota dewan memaksa kepada TAPD meminta pokir dengan nominal tinggi.
Baca juga : Buntut Pendaftaran Jenal Dikawal Sejumlah Ketua Parpol, Jimmy dan Dadan Lempar Saling Statemen
“Ini sebenarnya kepentingan rakyat atau kepentingan kelompok mereka sendiri,” ujarnya heran.
Askun justru mengingatkan kepada anggota dewan agar belajar dari kasus Jejen Afandi (mantan anggota DPRD Karawang) yang terjerat hukum gara-gara pokir. Sebagaimana diketahui, Jejen pada waktu itu telah menerima hadiah dari pemborong yang kini jadi pejabat negara. Imbalan dari hadiah itu, Jejen memberikan pokirnya untuk dikerjakan pemborong tersebut.
“Dalam putusan pengadilan, Jejen dinyatakan bersalah karena telah menerima suap. Tetapi pelaku penyuapan hingga kini tidak dimintai pertanggungjawaban secara hukum,” ungkapnya.
Setelah bebas, lanjut Askun, Jejen melaporkan si mantan pemborong itu ke Kejaksaan, tetapi sayangnya laporan Jejen sampai kini menguap.
Baca juga : Cellica-Jimmy ‘Perang’ Statemen, Askun : Mereka Berdua Kekanak-Kanakan
“Kalau memang pokir demi rakyat ya jangan meminta sesuatu di awal, karena akan memengaruhi spek pekerjaan, yang ujung-ujungnya bisa bermasalah hukum seperti kasus Jejen,” tandasnya.
Sementara itu anggota DPRD Karawang dari Fraksi Golkar, Asep Ibe, mengaku tidak tahu menahu permasalahan nominal pokir yang sedang ramai dipersoalkan. Pasalnya, pembahasan APBD 2020 belum tuntas, bahkan KUA-PPAS-nya pun belum diparipurnakan.
“Saya enggak tahu kabar itu, jangan-jangan kabar itu hoaks ya,” singkatynya. (red).
