Disdikbud Minta Kepsek Perbaiki Dapodik

Oting Zaenal Mutaqin

CIANJUR-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur meminta kepala sekolah (kepsek) mulai memperbaiki Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sekolah masing-masing. Sinkronisasi dalam penyusunan dapodik dinilai penting, karena ke depannya berkaitan dengan pemberian bantuan dari pemerintah pusat.

Kepala Disdikbud Cianjur, Oting Zaenal Mutaqin mengatakan, imbauan tersebut ditekankan kepada kepala sekolah sebagai salah satu pihak penanggung jawab penyusunan dapodik sekolah.

”Kepsek ini jangan membagus-baguskan dapodiknya, terutama supaya dapat bantuan dari pusat. Karena Dana Alokasi Sekolah (DAK) makin ke sini makin turun, itu disebabkan sinkronisasi yang kurang waktu memasukkan dapodik,” katanya, Jumat(7/2/2020).



Baca Juga: Imbas Kelas SDN Sukagalih Nyaris Ambruk, Disdikbud Cianjur Diminta Lebih Teliti Anggarkan DAK

Ia mengatakan, kondisi seperti itu banyak terjadi di Cianjur sehingga berpengaruh pada pencairan DAK yang tidak begitu besar. Tercatat sekolah dasar hanya mendapatkan dana sebesar Rp 18 miliar, dan sekolah menengah pertama sebesar Rp 9 miliar.

Menurutnya, seharusnya pihak sekolah tidak sekadar berfokus pada akreditasi semata. Selain itu, tenaga pendidik juga tidak hanya memikirkan kondisi bangunan sekolah, karena mengutamakan kualitas dinilai harus lebih diutamakan.

”Jadi kan begini, di satu sisi sekolah ingin punya akreditasi A atau B. dengan kata lain, A itu sempurna tidak butuh apa-apa lagi. Tapi, masih saja ada yang mengajukan pembangunan toilet, pagar, dan lainnya,” ucapnya.

Baca Juga: Disdikbud Bakal Carikan Tempat Baru untuk PAUD Almarwiyah

Ia mengatakan, pihak sekolah harus mulai merubah dapodik dengan membuat sesuai kondisi yang ada. Dengan begitu, pada 2021 mendatang kemungkinan DAK bisa turun lebih banyak jika dapodik sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Pemerintah pusat pun memang akan memberikan bantuan berdasarkan dapodik. Hal itu, pada akhirnya menjadi tanggung jawab kepala sekolah agar kualitas dan mutu sekolah terjamin,” jelasnya.

Oting mengatakan, dinas akan melihat kepala sekolah bukan karena akreditasi tapi lebih kepada integritas terhadap sekolah dan tanggung jawab kepala sekolah untuk punya integritas tinggi. Harus punya kemampuan dan kemauan.

“Maka dari itu, pada akhirnya kepala sekolah memang harus menguasai delapan standar pendidikan. Kedelapan hal itu, adalah standar kompetensi lulusan, isi, proses, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan pendidikan, dan penilaian pendidikan,” pungkasnya.(zie/zak)

Baca juga

Leave a Comment