Buruh Sayangkan Pemkab Cianjur Tidak Tegas Soal Hak Normatif Pekerja

Serikat buruh saat lakukan pertemuan dengan Pemda dan DPRD di Gedung Bale Praja Cianjur

CIANJUR-Serikat Pekerja Nasional (SPN) Cianjur menyayangkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur lantaran tidak tegas dalam mengeluarkan surat keputusan bahwa perusahan harus memenuhi hak normatif untuk pekerja.

Ketua SPN Kabupaten Cianjur, Hendra Malik mengatakan, pertemuannya dengan Pemkab, pengusaha serta DPRD Cianjur sangat disayangkan karena belum bisa mendengar apa yang menjadi aspirasi para pekerja.

“Tadinya kita berharap dengan pertemuan tersebut bisa meminimalisir hal-hal yang nantinya akan menimbulkan hubungan industrial, tapi sayangnya tetap pada pendirian masing-masing,” ujarnya kepada wartawan usai pertemuan di Bale Praja, Rabu (14/10/2020).



Pada pertemuan tersebut mereka meminta Pemda Cianjur supaya pemerintah bisa tegas mengeluarkan surat keputusan yang dimana bunyinya seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Cianjur, wajib mengeluarkan hak normatif untuk pekerja.

Menurutnya, ketika ada perusahaan yang tidak melaksanakan hak normatif atau melanggar hak normatif, maka sanksinya sudah jelas diatur dalam undang-undang tersebut.

“Kedepannya kita akan terus kawal normatif pekerja ini karena satu-satunya jaring pengaman para pekerja di Kabupaten Cianjur khususnya pra pekerja,” katanya.

Sementara terkait penolakan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law, pihaknya akan terus menyuarakan penolakan. Bahkan, rencananya akan melakukan aksi ke Jakarta.

“Omnibus Law kita akan terus suarakan penolakan bahkan kita juga masih melakukan perlawanan baik di provinsi ataupun di pusat. Kita juga rencana akan menyusul ke Jakarta untuk melakukan aksi penolakan Omnibus Law,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Ganjar Ramadhan mengatakan, pihaknya hanya hanya bisa mengawal dari kedua belah pihak secara normatif.

“Tadi sudah dikatakan oleh kedua belah pihak dan poin-poinnya sudah jelas bahwa dari perusahaan Apindo sudah membuatbpernyataan sebaik-baiknya. Namun dari pihak buruh juga tidak menerima secara penuh,” jelasnya.

Ia menjelaskan, untuk langkah ke depannya DPRD Cianjur akan terus mengawal dan melakukan pertemuan satu kali dalam satu bulan.

“Langkah ke depannya kita kawal saja, kan ada pertemuan juga nanti tidak hanya ini saja. Tadi kata pak Pjs Bupati juga bakal ada pertemuan satu bulan sekali,” katanya.(wan/zak)

Baca juga

Leave a Comment