Dewan Akmaludin Sosialisasi Perda Penyerahan PSU di Kecamatan Cikampek

KARAWANG-Masih terbilang sangat banyak perumahan di Kabupaten Karawang belum menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) atau lebih dikenak dengan sebutan Fasilitas Sosial (Fasos) Fasilitas Umum (Fasum) kepada Pemerintah Daerah. Bukan hanya perumahan yang baru dibangun, bahkan ada perumahan yang sudah dihuni selama puluhan tahun namun Fasos Fasum dan Utilitas nya belum diserah terimakan ke Pemda. Hal ini tentunya sangat merugikan untuk masyarakat, khususnya yang tinggal di perumahan.

Untuk itu, DPRD Kabupaten Karawang menilai perlu adanya regulasi khusus yang mengatur terkait kewajiban pengembangan perumahan soal penyerahan fasos fasum dan utilitas, agar masyarakat di perumahan bisa mendapat hak secara penuh dari pihak pengembangan dan juga pemerintah. Rugulasi tersebut tertuang dalam Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyerahan PSU Perumahan dan Pemukiman.

Anggota DPRD Kabupaten Karawang dari Fraksi Golkar, Akmaludin mengatakan, salah satu masalah yang sering muncul di lingkungan Perumahan adalah terkait TPU. Masyarakat yang tinggal di perumahan seringkali dibingungkan dengan keberadaan TPU yang wajib disedikan oleh pihak pengembangan perumahan.

“Dalam Perda Nomor 1 Tahun 2022 Pengembangan Perumahan diwajibkan menyediakan lahan TPU seluas 2 persen dari total luas tanah perumahan. Agar TPU mudah di akses oleh masyarakat perumahan, keberadaan TPU juga disarankan agar berada di desa yang sama dengan domisili perumahan, atau paling jauh berada di kecamatan yang sama,” ujar Akmaludin saat melakukan sosialisasi perda di Kecamatan Cikampek, Selasa (19/12/2023).

Legislatif dapil lima itu menuturkan, penyerahan TPU juga menjadi salah satu persyaratan untuk perizinan perumahan. Sehingga sebelum diterbitkan rekomendasi perizinan oleh Pemkab Karawang melalui OPD terkait pengembangan wajib menyerahkan lahan TPU, sehingga tidak akan ada lagi perumahan yang tidak memiliki TPU.

“Dengan adanya Perda ini, Kepala Desa juga diharapkan agar lebih bijak saat akan memberikan izin pembangunan perumahan di wilayahnya. Kepala Desa dapat menanyakan terlebih dahulu terkait siteplannya, termasuk di dalamnya soal TPU,” kata dia.

Ia memaparkan, dalam Perda Nomor 1 tahun 2022 ditegaskan agar Fasos Fasum dan Utilitas diserahterimakan kepada Pemda 1 tahun setelah masa pemeliharaan. untuk perumahan dengan luas lebih dari 5 Hektare dapat melakukan serah terima Fasos Fasum dan Utilitas secara bertahap.

“Biasanya perumahan dengan luas lebih dari 5 hektare memerlukan waktu pembangunan lebih dari dua tahun. Saat masih dalam masa pembangunan atau saat pembangunan baru selesai beberaoa blok saja, sudah ada masyarakat yang menghuni perumahan, untuk itu pihak pengembangan dapat melakukan serah terima fasos fasum dan utilitas pada blok-blok yang sudah melalui masa pemeliharaan selama satu tahun,” papar Akmaludin.

Masih kata Akmaludin, jika Fasos Fasum dan Utilitas Belum diserahterimakan maka Pemerintah Daerah tidak dapat melakukan pembangunan dengan menggunakan APBD, karena lahan tersebut masih menjadi tanggungjawab pihak pengembangan. Sedangkan masyarakat perumahan juga memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya untuk mendapatkan pembangunan di lingkungan dari pemerintah.

Hal tersebut yang saat ini seringkali menjadi permasalahan. Saat masyarakat atau kepala desa mengajukan pembangunan di wilayah perumahan baik itu melalui musrembang atau pun reses Anggota DPRD, namun tidak dapat direalisasikan karena fasos fasum dan utilitas nya belum diserahkan ke Pemda.

“Maka dari itu, diharapkan agar seluruh kepala desa pada khususnya dan juga masyarakat pada umumnya agar dengan seksama memahami adanya Perda Nomor 1 tahun 2022, agar permasalahan pembangunan di wilayah perumahan tidak lagi terjadi. Apalagi di Kecamatan Cikampek sangat banyak perumahan yang dibangun,” tandasnya. (zak)

Baca juga

Leave a Comment