Bupati Anne Saat diwawancarai media.
PURWAKARTA-Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta diminta untuk memperketat pengawasan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengatakan, pengawasan itu perlu dilakukan terlebih masih adanya masyarakat Purwakarta, yang disinyalir berangkat menggunakan jalur ilegal untuk menjadi TKI.
“Pengawasan diperketat, yang kesulitannya ketika ada masalah sudah mendeteksinya,” ujar Ambu Anne, sapaan akrabnya, di Bale Nagri Purwakarta, Senin (9/9/2019).
Anne mengungkapkan, lemahnya pengawasan membuatnya kesulitan mengurus kepulangan para PMI bermasalah. Acapkali permasalahan yang mengemuka berkaitan dengan data identitas. Meski begitu, pihaknya tetap akan membantu proses kepulangan para PMI bermasalah.
Baca juga : Bupati Purwakarta Minta Kenaikan Tagihan BPJS Dikaji Ulang
“Sudah menjadi kewajiban bagi kami untuk tetap membantu dan turun ke lapangan, apalagi kan mereka juga masyarakat Purwakarta dan kesulitan yang selama ini didapat terus diupayakan agar tidak menjadi kendala besar,” katanya.
Untuk pengawasan, terang dia, Disnaker diminta agar terus sosialisasi terkait moratorium termasuk mencari solusi untuk peralihan. Peralihan tersebut bisa terus salah satunya dengan menggali potensi daerah dan memberikan pelatihan khusus.
“Alangkah baiknya mengalihkan pekerjaan mereka, apalagi mereka yang menggunakan jalur ilegal. Kami terus sosialisasikan dan terus gali potensi daerah terutama untuk eks PMI,” katanya.
Baca juga : Bupati ‘Pusing’, Ribuan THL di Pemkab Bebani APBD
Sementara menurut Kepala Disnakertrans Purwakarta, Titov Firman, warga Purwakarta yang berminat menjadi PMI di Purwakarta sudah mulai berkurang. Data yang tercantum ada 100-an PMI.
“Rata-rata mereka bekerja formal, terutama di negara yang kita rekomendasikan, yaitu Taiwan, Hongkong, Singapura, dan Brunei,” singkatnya. (wes/tif).
