Bupati Diminta Hati-hati Ubah RTRW, Pengamat : Dahulukan Kepentingan Rakyat

Sebuah perusahaan pengolahan limbah B3 membangun jalan ke area blackzone (kuburan limbah B3) di Desa Karanganyar, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang. Blackzone dipersiapkan Pemkab Karawang dalam perubahan RTRW agar limbah industri terkelola secara terpusat.

KARAWANG– Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh diminta waspada saat membahas draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) setempat. Sebab, di dalam draf Raperda itu banyak perubahan titipan pengusaha yang tidak sesuai dengan kondisi Karawang saat ini dan masa mendatang.

Demikian dikatakan Ishak Robin, dari Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Pangkal Perjuangan Research (PaPeR), Kamis (7/12/2023). “Jika perlu pembahasan Raperda Perubahan RTRW itu dimulai dari nol lagi. Perubahan RTRW harus diarahkan untuk kepentingan rakyat dan kepentingan negara, bukan kepentingan penguasa,” ujar Ishak Robin.

Salah satu hal yang patut menjadi pertimbangan bupati, lanjut dia, adalah penyiapan lahan untuk pengelolaan limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) atau backzone di Desa Karanganyar, Kecamatan Klari. Penyiapan area blackzone dinilai lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya.

Apalagi, sambung Robin, area blackzone yang tertera di dalam draf Raperda RTRW, hanya berjarak satu kilometer dari saluran irigasi Bentang Tarum Timur (BTT). “Jika terjadi kebocoran dari area blackzone dipastikan air irigasi bakal tercemar limbah B3. Padahal air irigasi BTT itu untuk mengairi sawah di wilayah Karawang bagian timur,” kata Robin.

Menurutnya, banyak hal yang harus diperhatikan oleh Aep Syaepuloh, selaku Bupati Karawang yang baru menjabat kurang dari satu bulan itu. Aep sebelumnya hanya sebagai Wakil Bupati Karawang yang tidak dilibatkan dalam pembahasan Reperda RTRW tersebut.

“Kami hanya mengingatkan jangan sampai ketidaktahuan Pak Aep dalam hal perubahan RTRW dimanfaatkan oleh segelintir pejabat dan penguasa. Ujung-ujungnya malah rakyat yang menderita,” kata Robin lebih lanjut.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Karawang Wawan Setiawan mengatakan, pihaknya memang mengusulkan agar ada area blackzone dalam Perda RTRW yang akan datang. Area itu disiapkan agar limbah B3 dari Kawasan Industri yang ada di Karawang dan sekitarnya bisa terkelola dengan baik.

“Berdasarkan Karawang dalam Angka 2019 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) Karawang, ada sekitar 2.168 pabrik di Karawang. Tidak bisa dipungkiri industri tersebut akan menghasilkan limbah B3,” kata Wawan.

Sejauh ini, sambung dia, belum ada perusahaan pengolah limbah yang maksimal memusnahkan limbah B3. Sementara beberapa jenis limbah B3 atau residunya dikirim untuk dimusnahkan ke perusahaan di Bogor atau Jawa Tengah.

Atas dasar itu, kata Wawan, pihaknya harus memastikan limbah B3 dimusnahkan secara maksimal atau tidak ada penyelewengan saat dalam pengangkutan (pendistribusian).

“Kami, Pemkab Karawang siapkan tata ruang untuk pengolahan limbah B3. penentuan lokasi blackzone tidak serampangan, harus ada kajian-kajian lingkungan terlebih dahulu,” kata Wawan.

Dijelaskan, penyiapan area blackzone terpilih di Desa Karanganyar, Kecamatan Klari. Sebab kapadatan tanah di lokasi itu sangat cocok untuk tempat pengolahan limbah B3.

“Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) permeabilitas minimal 10 minus 6 sentimeter per detik. Sementara di Desa Karanganyar permeabilitasnya 10 minus 10 atau sangat padat sekali,” kata Wawan.

Permeabilitas sendiri, jelasnya, merupakan parameter kecepatan bergeraknya suatu media berpori atau kecepatan air melewati tanah pada periode tertentu. Semakin tinggi permeabilitas tanah maka infiltrasinya semakin tinggi.

“Permeabilitas di daerah yang akan dijadikan blackzone 10 minus 9 cm/detik sampai 10 minus 10 cm/detik. Kerapatan tanahnya rapat. Ketika bocor sulit menembus lapisan tanah atau batuan,” kata Wawan.

Selain soal kerapatan tanah, syarat tempat pengolah limbah B3 jaraknya minimal 300 meter dari sumber air dan pemukiman. “Tata kelolanya juga kita koordinasikan dengan Kementerian (LH),” kata dia.(red) 

Baca juga

Leave a Comment