Besaran Kompensasi Dinilai Tak Manusiawi, Aktivis : Pertamina Ngawur Soal Kompensasi Warga

SAMPEL: Warga dan pegiat lingkungan saat mengambil sampel pasir yang diduga tercemar kebocoran pipa pertamina.

KARAWANG-Buntut tumpahan miyak Pertamina di perairan laut Karawang Utara beberapa waktu lalu yang dampaknya masih terasa hingga kini, Pertamina berencana akan memberikan kompensasi tahap pertama kepada warga tiap kepala keluarga (KK) sebesar Rp1,8 juta.

Sontak, warga merasa kecewa dengan besaran kompensasi tersebut lantaran dinilai tidak manusiawi dibandingkan penderitaan warga terdampak tumpahan minyak selama ini.

“Pertamina ngawur soal kompensasi warga, besaran kompensasinya jauh dari harapan warga,” kata aktivis Karawang yang berdomisili di Desa Sungaibuntu, Kecamatan Pedes, Dona Romdona, yang juga merasakan dampak tumpahan minyak Pertamina kepada Prasastijabar.com, Rabu (11/9/2019).

Dona menjelaskan, kompensasi ini dipukul rata kesemua segmen warga. Baik warga Petani tambak ikan, petani garam, nelayan, warung dan pemilik wisata pantai. Ini jelas sangat menyakitkan warga. Hitung saja bahwa dampak tumpahan minyak ini terjadi mulai tanggal 12 Juli 2019, berarti sekarang sudah mencapai dua bulan.

Baca juga : Pertamina Tak Mampu Selesaikan Target, Tumpahan Minyak Justru Makin Parah

“Jika besaran kompensasi tahap awal hanya Rp1,8 juta, maka warga hanya dikasih Rp30 ribu/ hari. Ini sudah sangat ngawur, perhitungannya sudah enggak wajar. Rp 30 ribu/hari untuk masyarakat yang terkena dampak tumpahan minyak hanya cukup buat nasi goreng dua piring. Jadi, nelayan yang tidak melaut hanya dikasih dua piring nasi goreng, terus anak-anaknya mau dikasih makan apa? Masa dikasih makan limbah minyak,” sindir Dona.

Kemudian, sambungnya, itu adalah kompensasi tahap pertama. Tetapi kompensasi tahap selanjutnya berapa dan kapan mulai dicairkannya serta perhitungannya seperti apa, lagi-lagi Pertamina tidak pernah menjelaskan besaran kompensasi terhadap warga.

“Emangnya warga korban ini bukan manusia ya, yang tidak pernah dikasih penjelasan tentang besaran kompensasi, terus tidak pernah dilibatkan musyawarah bareng dalam perumusan besar kompensasi. Ini warga kaya kambing congek saja tidak pernah diajak musyawarah,” ketus Dona.

Baca juga : Aktivis : Warga Siap Gugat Pertamina Bila Abai Tanggung Jawab

Dona menilai, pihak Pertamina tidak siap dalam menyelesaikan dampak sosial-ekonomi. Ketidaksiapan ini bisa dilihat dari perhitungan besaran kompensasi warga korban tumpahan minyak. Entah dari mana ceritanya keluar angka sebesar itu. Dalam hal menurunkan petugas pendataan juga dirasa Pertamina tidak mengetahui data perumusan daya beli masyarakat.

“Logika darimana, cuma dua piring nasi goreng atau Rp30 ribu/hari untuk ganti rugi warga, ini jelas ngawur,” ucapnya.
Ketidaksiapan selanjutnya adalah pihak Pertamina kebingungan dalam merumuskan besaran kompensasi tahap selanjutnya. Ini jelas, Pertamina tidak paham terhadap dampak sosial-ekonomi.

“Mereka jangan-jangan tidak memiliki SDM yang mumpuni dalam menangani persoalan ini,” pungkasnya. (red).

Baca juga

Leave a Comment