fbpx

Selain Dituding Sulit Ditemui Media, Askun Sebut Kadis PUPR Pernah Bermasalah Soal Perizinan

Asep Agustian. (Foto : Latif/Praja).

KARAWANG-Belum lama ini advokat flamboyan Karawang, Asep Agustian atau biasa disapa Asep Kuncir (Askun), pernah mempersoalkan sikap Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Dedi Ahdiat yang sulit ditemui awak media.

Tak hanya itu, Askun juga menyebut jika Dedi pernah bermasalah soal perizinan ketika masih menjabat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Karawang.

“Kalau mau saya buka dan pernah saya ulas sedikit tentang track recordnya di dinas- dinas yang pernah dia pimpin, memang iya nyata kok Dedi banyak meninggalkan jejak tidak baik, sehingga sering membuat pusing pimpinannya,” kata Askun kepada Prasastijabar.co.id, Kamis (13/2/2020).

“Salah satu contohnya pada saat dia duduk jadi Kadis PMPTSP Karawang terkait pelanggaran terhadap tata ruang,” timpalnya.

Askun mengingatkan, jangan dipikir dengan selesainya permasalahan di Polda Metro Jaya yang merupakan delik aduan penipuan sudah selesai.

Baca juga : KPLHI Karawang Tuntut RS Lira Medika Tanggung Jawab Ditemukannya Limbah Medis di TPS

“Perlu diingat, itu bukan permasalahan pokoknya. Itu hanya terkait perkara penipuannya saja yang di laporkan oleh pihak investor terkait penipuan perizinan,” ungkapnya.

Menurutnya, justru permasalahan pokoknya belum selesai, yakni terkait pelanggaran tata ruang yang menyabet puluhan hektar sawah teknis atau lahan produktif pertanian atau yang lebih di kenal dengan zona hijau.

“Itu di Kecamatan Jatisari, ada puluhan hektar sawah produktif yang sudah di-arug, karena pengusaha pabrik kaca telah tertipu dalam berinvestasi. Mereka tidak tahu kalau lokasi tersebut merupakan zona hijau. Tapi tiba-tiba keluar dokumen perizinan asli tapi palsu (aspal),” tandasnya.

Askun menegaskan, agar membaca kembali UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang UU tersebut merujuk pada Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945.

Pengenaan sanksi, yang merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang, dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.

Dalam UU ini pengenaan sanksi tidak hanya di berikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

“Nah jelas dalam UU Nomor 26 Tahun 2007, sanksi tidak hanya dikenakan kepada pemanfaat saja, tetapi juga kepada pemberi izin. Apalagi terkait izinnya ini dipalsukan, dan itu sudah dibuktikan dengan adanya laporan pengusaha di Kepolisian,” bebernya.

Askun merujuk data dari Kementerian ATR/Kepala BPN periode 2014-2019 yang menyebut jumlah total lokasi terindikasi pelanggaran di Indonesia yaitu 6.621 lokasi. Sebaran paling banyak terdapat di wilayah Pulau Jawa sebanyak 5.286 lokasi.

“Ya salah satu dari sekian ribu itu, salah satunya di Karawang. Jadi, mau sampai kapan penegak hukum membiarkan masalah ini? Itu mantan Kadis PMPTSPnya malah di kasih reward oleh Bupati dengan dipindahtugaskan Kadis PUPR,”

Askun seakan menyindir Bupati yang menempatkan Dedi yang banyak masalah malah diberi jabatan ‘basah’.

“Sungguh hebat memang Bupati Karawang ini, orang yang banyak masalah dan memiliki masalah hukum yang menggantung, malah di tempatkan pada jabatan yang ploting anggarannya besar,” pungkasnya. (red).

Baca juga

Leave a Comment