Sambut Hari Anti Korupsi, Massa FKB Tagih Janji Kajari

KARAWANG– Sejumlah massa yang menamakan diri Forum Karawang Bersatu (FKB) berunjuk rasa ke kantor Kejaksaan Negeri Karawang, Jumat (8/12/2023). Mereka menuntut aparat kejaksaan menuntaskan beberapa kasus korupsi yang dinilainya jalan di tempat.

“Kami melakukan aksi ini dalam rangka ikut memperingati hari anti korupsi se dunia yang jatuh tanggal 9 Desember, besok. Kami merasa prihatin sejumlah kasus korupsi yang terjadi di Karawang dan pernah kami laporkan ke Kejaksaan, belum ada tindaklanjutnya,” ujar Ketua FKB, Asep Irawan Safei, saat berorasi di depan kantor Kejaksaan.

Menurutnya, selama Kejari Karawang dipimpin Syaifullah belum ada kasus korupsi yang naik ke pengadilan. Bahkan, penetapan tersangka atas kasus korupsi itu pun belum ada.

Dalam aksi itu massa FB memasang spanduk di antaranya bertuliskan “Kejaksaan Negeri Tidak Boleh Diam, Maksimalkan Penindakan, dan Berantas Para KORUPTOR”, kemudian ada juga yang bertuliskan ” Tak Sanggup Ungkap Kasus Korupsi, Silahkan Pergi”.

Massa yang tiba di halaman kantor Kejaksaan sekira pukul 10.10 WIB, kemudian diterima Kejari Karawang, Syaifullah untuk berdialog di dalam ruang secara baik-baik. Mereka mempergunakan kesempatan itu untuk menanyakan kasus dugaan korupsi pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) tahun 2022 yang dikelola Dinas Perhubungan senilai Rp 3,3 miliar. Selain itu, kasus dugaan penyimpangan pupuk bersubsidi tahun 2017 yang pernah mereka laporkan.

Menanggapi pertanyaan itu, Kajari Karawang Syaifullah berjanji akan mengungkap penanganan kasus korupsi dalam satu sampai dua bulan ke depan. Diakui, saat ini ada tiga perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani jaksa siap dinaikan ke tingkat penyidikan.

“Di tahun 2023 ini kami tengah menangani tiga perkara kasus korupsi. Pertama kasus korupsi LKM dan saat ini sedang disidangkan di PN Karawang,” kata Syaifullah.

Kemudian, lanjut dia, ada dua kasus dugaan korupsi lagi yakni penyimpangan pupuk bersubsidi tahun 2017, dan pengadaan PJU tahun 2022 yang dilaksanakan Dinas Perhubungan (Dishub) Karawang.

Khusus untuk kasus PJU, lanjutnya, kejaksaan masih menunggu hasil audit BPK untuk menghitung kerugian negara. Setelah, hasil audit diterima Kejaksaan akan dijadikan dasar melakukan pendalaman.

“Kenapa penanganan kasus PJU terkesan lamban, karena kami masih menunggu laporan dari instansi lain,” kata Syaifullah berkilah.

Disebutkan juga, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan PJU, penyidik kejaksaan sudah memeriksa 26 saksi yang terdiri dari pejabat Dishub Karawang dan pihak kontraktor. “Dari 26 yang diperiksa belum ada penetapan tersangka, masih dalam tahap penyelidikan,” katanya.

Di tempat yang sama Kepala Seksi Intelijen Kejari Karawang, Rudi Iskonjaya mengatakan, prosesn penyelidikan. Dan penyidik sudah menemukan petunjuk dugaan penyelewengan dalam proyek pengadaan PJU di 25 titik itu.

Dalam dialog itu, pihak FKB maupun Kejaksaan tidak terlalu mendalam membahas kasus dugaan korupsi pupuk bersubsidi. Namun dipastikan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan.(red) 

Baca juga

Leave a Comment