Bupati akan Kaji Ulang Penyiapan Blackzone di Karanganyar, Ketua Komisi I DPRD Tegas Menolak

Peta bakal lokasi pengolahan limbah B3 di Desa Karanganyar, Kecamatan Klari tidak jauh dari Bendungan Curug dan saluran irigasi BTT.

KARAWANG-Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, akhirnya menyatakan sikap terkait tercantumnya zona hitam (blackzone) dalam draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di daerah yang dipimpinnya. Aep mengaku akan mengkaji ulang draf Reperda RTRW, apalagi sebelumnya dia merasa tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan drafnya.

“Sampai sekarang belum ada laporan ke saya. Bagaimana saya bisa tahu? Intinya begini, saya secara pribadi akan melihat kalau memang itu (blackzone) menjadikan salah satu potensi tidak baik, ya kita lihat lagi kajiannya,” ujar Aep kepada awak media, akhir pekan lalu.

Blackzone sendiri merupakan istilah dalam tata ruang yang berarti wilayah khusus untuk pengelolaan limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya. Saat ini Pemkab Karawang menyiapkan blackzone di dalam draf Raperda RTRW seluas 65 hektare di Desa Karanganyar, Kecamatan Klari.

Namun sayang, lokasi yang disiapkan Pemkab Karawang itu letaknya tidak jauh dari Bendungan Curug dan saluran irigasi sekunder Bentang Tarum Timur (NTT). Sejumlah pengamat kebijakan pemerintah mengkhawatirkan keberadaan blackzone di Karanganyar bakal mencemari Bendungan Curug dan saluran irigasi.

Ishak Robin, dari Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Pangkal Perjuangan Research (PaPeR), menginginkan bupati mencoret blackzone dari draf Raperda. Alasannya, jika Reperda itu lolos menjadi Perda, maka bakal ada ribuan hektare sawah di Karawang utara yang terancam terkontaminasi limbah B3.

“Mumpung draf Raperdanya masih ada di tangan eksekutif karena belum diserahkan ke Legislatif, lebih baik kaji lagi penyiapan blackzone di Desa Karanganyar,” ujar Ishak Robin, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, perubahan RTRW harus diarahkan untuk kepentingan rakyat dan kepentingan negara, bukan kepentingan penguasa. Robin berharap Bupati Aep Syaepuloh waspada dalam hal itu karena dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat banyak.

Menanggapi hal itu Bupati Aep Syaepuloh menegaskan, penyiapan blackzone masih tahap perencanaan, masih jauh untuk direalisasikan. “Ya itu tadi, kita akan lihat lagi kajiannya,” ujarnya.

Ditemui terpisah, Ketua Komisi I DPRD Karawang, Khoerudin menyebutkan, dirinya merupakan pihak yang tidak setuju blackzone disiapkan di Desa Karanganyar, Klari. Sebab, di lokasi yang sama terdapat sumber air untuk mengairi ribuan sawah di Karawang dan sebagain Kabupaten Subang.

“Terlepas dari perizinan maupun hasil kajian yang normatif, dampak lingkungan terhadap masyarakat harus jadi pertimbangan utama,” ujar Khoerudin.

Dari hasil pantauan langsung dirinya di lapangan, kata Khoerudin, lokasi rencana black zone di Karanganyar itu berada di antara Tarum Barat yang airnya mengalir sampai Jakarta dan Tarum Timur yang mengalir ke Subang. Ke dua saluranirigasi itu airnya digunakan warga untuk pengairan persawahan teknis bahkan mandi dan cuci.

“Saya perlu ingatkan ini. Sebab, saya sempat turun ke lokasi pengelolaan limbah B3 yang ada di Kelapa Nunggal, Citeureup Bogor. Air sungai di sekitar itu warnanya hitam pekat dan berbau. Nah, kondisi seperti ini jangan sampai terjadi di Karawang,” katanya.

Legislator dari Fraksi Demokrat itupun meminta Bupati Aep Syaepuloh tegas dan mencoret peruntukan area pengelolaan limbah B3 di Desa Karanganyar, Kecamatan Klari. “Yang saya herankan, pengalokasian lahan untuk blackzone di Karanganyar masih berupa draf Reperda, tapi mengapa sudah ada aktivitas pembangunan jalan di lokasi itu. Kabarnya yang membangun jalan itu adalah perusahaan pengolahan limbah yang saat ini beroperasi di Kalapanunggal, Kabupaten Bogor,” katanya.

Khoerudin pun meminta bupati dan pihak terkait lainnya mengusut hal itu. Dia mengkhawatirkan ada oknum pejabat yang bermain dalam persoalan tersebut.

“Izinnya dari siapa? Jangan-jangan Pemkab Karawang sudah tidak dianggap ada, atau jangan-jangan ada oknum pejabat yang menjamin kegiatan tersebut,” tanya Khoerudin.(red) 

Baca juga

Leave a Comment