Rp100 Miliar Siap Digelontorkan, Wabup Desak Dinsos dan Kades Pastikan Validitas Data Warga Penerima Bantuan Dampak Covid-19

Rapat bahas data penerima bantuan imbas Covid-19.

KARAWANG-Wakil Bupati Karawang, H. Ahmad Zamakhsyari, memastikan jika anggaran Rp 100 miliar lebih dari reposisi anggaran setiap dinas untuk meng-cover Bantuan Gubernur Jabar sudah siap diberikan kepada warga miskin baru yang terkena dampak wabah Covid-19.

Oleh karenanya, Wabup mendesak agar Dinas Sosial Karawang dan para kepala desa di Karawang yang diwakili APDESI segera memastikan validitas data warga penerima bantuan, dengan catatan bukan warga miskin yang tercantum sebagai warga penerima PKH atau BPNT.

“Nominalnya tetap sama dengan Bantuan Gubernur, yaitu Rp500 ribu,” tutur Wabup Jimmy, saat memimpin rapat koordinasi terbuka bersama Dinsos Karawang, APDESI dan perwakilan DPRD Provinsi Jawa Barat, di Plaza Pemkab Karawang, Kamis (9/4/2020).

Baca juga : Sambut Ramadhan Tanpa Covid-19, FMK Ajak Warga Karawang Gemakan Salawat dan Doa 

Menurut Wabup, sampai saat ini sudah ada 38 ribu warga Karawang yang mendapatkan BanGub Jabar. Sementara sisanya 28 ribu masih akan terus berjalan.

Untuk sementara, sambung Wabup, Pemkab Karawang menargetkan kuota 35 ribu bantuan untuk warga yang terkena sampak Covid-19. Bantuan ini diberikan untuk meng-cover BanGub Jabar.

“Kita sudah siapkan APBD untuk menyelesaikan kegelisahan para kepala desa. Anggaran untuk mengkaper BanGub ini diambil dari reposisi anggaran 100 miliar APBD kemarin yang sudah kita bahas bersama Kejaksaan dan Kepolisian,” katanya.

Wabup menjelaskan, reposisi APBD Rp100 miliar untuk percepatan penanganan Covid-19 ini akhirnya masuk ke pos anggaran ‘biaya tak terduga’ APBD Karawang. Yaitu, dimana semua anggaran perjalanan dinas dan anggaran yang sifatnya seremonial dialihkan untuk percepatan penanganan Covid-19.

Baca juga : Lagi, Pasien Positif Corona di Karawang Meninggal

Namun demikian, Wabup menegaskan agar Dinsos Karawang dan para kepala desa lebih selektif di dalam mendata warga miskin baru yang berhak menerima bantuan ini. Yaitu dengan catatan penerima manfaat bantuan ini tidak boleh warga yang menerima bantuan PKH, BPNT, Bansos Gubernur, serta bantuan pemerintah lainnya.

“Kiranya Kepala Dinas Sosial data ini harus dijadikan data keluarga miskin baru. Kami percaya kades mendata itu memenuhi kriteria data kemiskinan,” pungkas Wabup. (red).

Baca juga

Leave a Comment