Paradoks Kota Industri : Ada Ribuan Industri Tetapi Warga Karawang Sulit Bekerja

Dialog interaktif, Paradoks sebuah Kota Industri. (Foto : Jajat/Praja).

KARAWANG-Kendati di Kabupaten Karawang berdiri ribuan industri, namun nyatanya ratusan ribu angkatan kerja warga Karawang masih kesulitan mendapatkan pekerjaan yang diharapkannya. Melihat fakta demikian, organisasi sayap partai PDI-P, Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Karawang menggelar sebuah dialog interaktif yang membongkar persoalan pengangguran di Kabupaten Karawang, Jumat (13/9/2019).

Dialog yang bertemakan “Paradoks Sebuah Kota Industri” itu dihadiri narasumber dari pelaku industri dan pemangku kebijakan, di antaranya General Manager PT Beesco, Asep Agustian, Asosiasi HRD Karawang, Ade Hasan, dan Petinggi Grand Taruma Karawang, Aking Saputra. Sedianya menghadirkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Karawang, Ahmad Suroto, namun berhalangan hadir.

Menurut Asep Agustian, menjamurnya kawasan industri di Karawang ternyata tidak serta merta diikuti oleh kemudahan akses bekerja di sektor ini. Lapangan kerja yang ada tidak bisa semuanya menyerap tenaga kerja asli Karawang, bahkan Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang mengatur komposisi 60 persen untuk tenaga kerja lokal dan 40 persen untuk penduduk luar Karawang seolah tidak bertaji. Sampai saat ini angka pengangguran masih tinggi.

“Perda tersebut, saya sebut perda abal-abal,” tandas Asep.

Baca juga : Begini Motif Pencabulan Oknum Guru Pesantren Terhadap Santri

Ia mengatakan demikian lantaran perda tersebut tidak mengatur penghargaan dan sanksi bagi pelaku industri. Jika perusahaan melaksanakan perda itu tidak penghargaannya, juga sebaliknya bila tidak melaksanakannya pun tidak ada sanksinya.

“Itu yang saya sebut Perda itu Perda abal-abal,” ujarnya.

Menurut Asep, solusi persoalan tersebut diantaranya Pemkab Karawang perlu menjalin komunikasi intensif dengan pelaku industri, bukan dengan menakut-nakuti atau mengintervensinya. Juga perlunya pengadaan fasilitas balai latihan kerja di sejumlah kecamatan.

“Fungsi BLK adalah sebagai wadah untuk memberikan dan meningkatkan keterampilan, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja yang pelaksanaannya lebih mengutamakan praktek dari pada teori,” tegasnya.

Sementara Aking Saputra menegaskan, ubah paradigma dan pola pikir siswa sekolah menengah atas/sederajat agar tidak semata-mata berorientasi menjadi karyawan pabrik, tetapi bisa mencoba alternatif lain seperti berwirausaha atau berdagang.

Baca juga : Banyak Pengangguran, Potret Kegagalan Pemerintahan Cellica-Jimmy

“Dan bagi pedesaan ciptakan iklim usaha sektor pertanian menjadi nyaman terutama dari sisi kesejahteraan petani. Dengan begitu anak-anak petani tidak akan meninggalkan budaya bertani yang sudah turun-temurun,” ucapnya.

Sedangkan Ade Hasan mendesak Pemkab Karawang agar mengalokasikan anggaran untuk kegiatan magang lulusan SMA/sederajat ke Jepang, sehingga ketika mereka kembali ke Karawang menjadi tenaga kerja andal dan siap pakai. (jat/tif).

Baca juga

Leave a Comment