Penumpukan sampah di TPS dekat pasar baru Karawang.
KARAWANG-Permasalahan sampah di Kabupaten Karawang disorot sejumlah pihak, di antaranya oleh politikus PDI-P Karawang yang juga anggota Komisi II DPRD Kabupaten Karawang, Natala Sumedha.
Menurut Natala, seorang dokter pasti mengerti arti sehat. Kalau sampah menumpuk di mana-mana, maka bagaimana arti tentang sehat ketika binatang laron-laron dan lalat yang berterbangan dan bisa menyebarkan penyakit lebih cepat.
“Ironi, dipimpin seorang dokter, Karawang darurat sampah. Sampah menumpuk di mana-mana,” kata Natala kepada Prasastijabar.co.id, Jumat (6/3/2020).
Ia mengatakan, Karawang mestinya malu karena punya bupati yang seorang dokter, tetapi tidak bisa mengimplementasikan arti sehat. Banyak penyakit yang timbul karena adanya penumpukan sampah yang penyebaran penyakitnya dari pelbagai binatang.
Baca juga : Sampah Menumpuk, Pemuda Muhammadiyah Pertanyakan Kinerja DLHK
“Banyak sampah menumpuk di sejumlah TPS yang berada dekat dengan lokasi permukiman dan pasar, padahal masyarakat bayar retribusi sampah melalui potongan PDAM, artinya pemerintah harus memberikan pelayanan yang maksimal,” ujarnya.
Sebelumnya, Natala juga pernah ajukan protes protes tentang penanganan sampah di akhir tahun 2019.
“Sudah saya sampaikan secara resmi melalui whatsapp Kepala DLHK, tetapi hanya bertahan beberapa saat, tahun ini kembali sampah tumpah ruah di mana-mana,” sesalnya.
Natala menegaskan, sebaiknya pihak DLHK jangan beralibi kurang maksimalnya pengelolaan sampah disebabkan adanya pemangkasan anggaran pengadaan kendaraan angkutan sampah.
“Problemnya adalah kendaraan yang ada juga digunakan untuk mengambil sampah di rumah makan ataupun pihak swasta lainnya, padahal itu adalah skala prioritas kedua, sementara skala prioritas yang pertama adalah melayani dan mengambil sampah di TPS-TPS yang ada,” tandasnya.
Ia kembali menegaskan, secara ploting anggaran sampah memang sudah pas, kalaupun ada kekurangan tidak terlalu besar. Yang jadi permasalahan adalah mobil-mobil Pemda ini digunakan juga untuk mengambil sampah-sampah di pihak swasta.
“Betul menghasilkan, tetapi skala prioritasnya harus dijalankan oleh pemerintah daerah. Coba lihat beberapa kali saya ketemu mobil sampah ini mengambil sampah di mal dan di perumahan, padahal fungsi dinas adalah mengambil sampah di TPS-TPS,” tutupnya. (red).
