Mutasi Setengah Hati, Kabid Kebersihan Dibiarkan Kosong Tumpukan Sampah Merajalela

KARAWANG– Darurat sampah di wilayah Karawang Kota diperkirakan masih akan berlangsung hingga akhir pekan ini. Sebab, hingga saat ini belum ada pejabat yang bertanggung jawab untuk mengelola sampah di Karawang.

“Jabatan Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup hingga saat ini masih dibiarkan kosong. Sementara Kasubkor Kebersihan Pak Ade Sutardi sedang dirawat di rumah sakit,” ujar Pelaksana tugas (Plt) Dinas Lingkunga Hidup Karawang, Agus Sanusi, saat dikonfirmasi terkait tumpukan sampah yang tidak terkelola dengan baik sejak beberapa hari terakhir ini.

Menuruynya, kondisi tersebut diperparah oleh rusaknya tiga alat berat di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Jalupang. Akibatnya, armada truk sampah harus antre berjam-jam di Jalupang ketika akan menurunkan sampah.

“Truk sampah tersendat ketika menurunkan sampah, sehingga pengaturan sampah dari tempat pembuangan sementara tidak optimal,” kata Agus di ruang kerjanya, Selasa (16/1/2024).

Agus mengakui alat berat ndi Jalupang yang tidak bisa beroperasi berimbas tehadap pelayanan pengangkutan. Hampir semia armada sampah tertahan di TPAS Jalupang.

Dia menyebutkan, saat ini DLH Karawang hanya memiliki 34 armada truk sampah dan itupun dalam kondisi kurang sehat. Untuk mengoptimalkan pengangkutan, Agus berencana menggunakan truk rental untuk mengangkut sampah di wilayah Karawang Kota.

“Kami minta mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Masyarakat diharap bersabar hingga kami berhasil memperbaiki alat berat yang rusak,” katanya.

Menurut Agus, produksi sampah mayarakat Karawang memang terbilang tinggi. Jika dikalkulasi dengan jumlah penduduk sebanyak 2,5 juta, maka produski sampah di daerah lumbung padi itu mencapai 1200 ton per hari.

Dari jumlah sampah sebanyak itu, lanjut Agus, hanya setengahnya yang bisa dikelola oleh DLH. Atas dasar itu, pihak DLH meminta agar masyarakat mengelola sendiri sampah produksinya di rumah masing-masing.

“Bisa dibakar atau di buat pupuk,” katanya.

Di tempat terpisah Pengamat Sosial dan Kebijakan Pemerintah yang juga Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Singaperbangsa Karawang (Unsika) Dr. Eka Yusup mengatakan, darurat sampah yang terjadi saat ini merupakan dari Kebijakan Bupati Aep Syaepuloh dalam melakukan mutasi jabatan.

“Mutasi jabatan yang dilakukan bupati tidak tuntas alias menggantung. Masak jabatan strategis seperti Kepala DLH dan Kabid Kebersihan dibiarkan kosong,” katanya.

Seharusnya, lanjut Eka, sebelum melakukan mutasi bupati berpikir jernih terhadap dampak dari mutasi tersebut. Jangan sampai mutasi jabatan hanya untuk kepentingan politik bupati sendiri.

Dari pantai PR, tumpukan sampah yang mengeluarkan aroma tak sedap, masih terjadi di sejumlah tempat pembungan sementara. Bukan hanya luber dari bak, gunungan sampah pun tumpah hingga menutup badan jalan.

Selain menimbulkan polisi udara, tumpahan sampah juga membahayakan penggunaan jalan. Pasalnya, sampah yang luber ke jalan membuat badan jalan mengalami penyempitan juga membuat licin badan jalan.(red) 

Baca juga

Leave a Comment