KARAWANG– Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Karawang yang berlangsung di Hotel Merrcure, Telukjambe Timur, Kamis (16/3/2023) berlangsung tegang. Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana dan sejumlah pihak lainnya sempat melontarkan kekesalannya terhadap peserta musyawarah.
Cellica bahkan mengancam akan memotong uang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 10 persen kepada anak buahnya yang tidak tuntas mengikuti kegiatan tersebut. Ancaman itu dilontarkan ketika Cellica melihat sejumlah Kepala Organisasi Daerah (OPD) setempat meninggalkan ruangan sebelum acara usai.
“Ini acara tahunan, setahun sekali. Saya minta seluruh ASN tidak ada yang kabur-kaburan. Harus tuntas sampai selesai,” ujar Cellica dalam sambutannya.
Bupati juga meminta Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk memeriksa absen dan membuat video sebagai bentuk laporan pemantauan. Menurutnya, kegiatan Musrenbang tidak boleh ditinggalkan karena berkaitan dengan keberlangsungan pembangunan di Karawang.
“Tolong, BKPSDM buat video dan absen. Kirim nanti ke saya,” kata Cellica dengan nada tinggi.
Ungkapan kekesalan juga dilontarkan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jabar, Sri Rahayu Agustina. Dia menyerang Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jabar karena program pembangunan yang didanai Pemprov Jabar banyak yang tertunda pengerjaannya.
“Kami kecewa. Banyak program pembangunan yang sudah direncanakan dari tahun sebelumnya menjadi terkatung-katung,” kata Sri.
Disebutkan, program pembangunan yang dananya bersumber dari APBD Provinsi itu di antaranya pembangunan jembatan Walahar, pembangunan Alun-alun Karawang, dan pembangunan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karawang.
Padahal, lanjut Sri, program pembangunan tersebut bersifat sangat strategis. Bahkan, pembangunan IGD RSUD Karawang sudah dikerjakan sekira 35℅ dan Alun-alun Karawang sekira 15℅.
Sri mengaku kesal karena pihak Pemprov tidak mengalokasikan anggaran untuk melanjutkan pembangunan IGD RSUD Karawang. Sementara untuk pembangunan jembatan Walahar dan Alun-alun anggarannya ada, kendati tertunda cukup lama.
Selain kepada Bapeda Provinsi, kekecewaan Sri dilontarkan ke Bapeda Karawang. Sebab, pihak Bapeda Karawang tidak merespon usulan pembangunan dari para anggota DPRD Jawa Barat.
“Tahun ini tak satupun dana aspirasi DPRD Jabar yang masuk ke Karawang. Masalahnya, pihak Bapeda tidak merespon hal itu,” kata Sri.
Kemarahan serupa dikatakan Pelaksana tugas Direktur RSUD Karawang, dr Fitra Hergyana. Dia marah karena pembanguan IGD menjadi mangkrak akibat pihak Pemprov tidak menyiapkan dananya.
Padahal, lanjut dia, sejumlah alat kesehatan dari Pemerintah Pusat sudah tiba di Karawang. “Mau ditempatkan di mana coba. Gedungnya belum jadi tahun ini,” kata Fitra.(red)
