Komisi IV Kritik RSUD Karawang Tidak Transparan Buat PKS Baru Pelayanan Pasien Hemodialisa

Ketua Komisi IV DPRD Karawang, Asep Syaripudin

KARAWANG-Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang mengkritik RSUD Karawang karena dianggap tidak transparan membuat perjanjian kerjasama (PKS) baru dengan pihak ketiga terkait pelayanan pasien hemodialisa tanpa melibatkan DPRD Karawang.

“Kami Komisi IV DPRD karawang mempertanyakan dasar PKS dan transparansi klausul kerjasama dengan pihak ketiga,” kata Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang, Asep Syaripudin, kepada Prasastijabar.co.id, Kamis (25/6/2020).

Politikus Golkar yang akrab disapa Asep Ibe ini menuturkan, adanya ketidaktransparan dalam hal ini berarti ada indikasi yang tidak baik dan tentunya akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat Karawang.

Oleh karena itu, lanjutnya, pihaknya mendorong kepada manajemen RSUD Karawang untuk melakukan tranparansi dalam melakukan PKS pembangunan gedung Hemodialisa, jangan asal menyetujui tanpa melakukan konsultasi terlebih dahulu.

Baca juga : Manajemen RSUD Karawang Diduga Wanprestasi Soal Pembangunan Gedung Hemodialisa

“Selain itu RSUD Karawang juga perlu melakukan konsultasi dan meminta pandangan BPKP menyangkut klausul perjanjian di dalam PKS dengan pihak ketiga,” tandasnya.

Disinggung soal PSK sebelumnya antara RSUD Karawang dengan PT TMJ, Asep Ibe menjelaskan, pembangunan gedung Hemodialisa memang pernah melakukan paparan kepada Komisi IV DPRD Karawang periode 2014-2019, tetapi didalam presentasi yang disampaikan itu kami tidak menyetujui klausul PKS yang di sampaikan karena di dalam klausul itu ada poin kesepakatan yang dianggap merugikan pemerintah daerah.

“Sehingga kami merekomendasikan kepada RSUD Karawang untuk mengkaji ulang PKS tersebut. Tetapi sekarang muncul PKS yang sudah disetujui oleh manajemen RSUD tanpa libatkan Komisi IV,” pungkasnya. (red).

Baca juga

Leave a Comment