Ketua Peradi Karawang Dorong Kejari Periksa Semua Penerima Dana Pokir, Termasuk Bupati, Wakil Bupati, dan Kepala OPD

Ketua Peradi Karawang, Asep Agustian

KARAWANG-Rencana Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang memeriksa seluruh penerima pokir, terkait dugaan adanya fee 5% mendapat respon positif masyarakat. Bahkan Persatuan Advokad Indonesia (Peradi) Karawang mendukung kejaksaan tidak hanya memeriksa anggota DPRD, tapi juga bupati, wakil bupati dan lainnya yang menerima pokir.

Alasannya, dana pokir itu lebih banyak diterima pihak eksekutif. “Kami mengapresiasi langkah Kajari Karawang yang cukup berani ini,” ujar Ketua Peradi Karawang, Asep Agustian, Minggu (29/5/2022).

Dia berharap pemeriksaan tidak hanya terfokus pada anggota DPRD saja. Tapi juga harus menyentuh bupati dan wakil bupati.

Apalagi pihak eksekutif paling banyak mendapat pokir. “Perbandingannya 30% anggota DPRD dan 70% itu eksekutif,” kata Askun, panggilan akrab Asep Agustian.

Menurutnya, Peradi sangat mendukung pemeriksaan terhadap semua penerima pokir karena untuk memberikan kepastian hukum. Isu adanya transaksional dalam proyek pokir sudah lama didengarnya.

Kongkalikong antara penerima pokir dengan pihak ketiga yaitu kontraktor sudah menjadi rahasia umum. “Isu inikan sudah lama kita dengar. Makanya dengan diperiksa oleh kejaksaan, masyarakat mendapat kepastian hukum,” katanya.

Namun Asep Agustian mengingatkan agar kejaksaan tidak memaksakan dalam pemeriksaan nanti. Artinya jika memang tidak bisa menemukan bukti harus segera dihentikan. “Kalau ada buktinya harus lanjut terus siapapun mereka jangan takut karena masyarakat mendukung kejaksaan. Namun kalau tidak ada bukti sebaiknya segera dihentikan,” katanya

Asep Agustian juga mendukung kejaksaan memeriksa bupati dan wakil bupati yang juga mendapat pokir. Apalagi dikabarkan bupati dan wakil bupati menerima paling besar hingga mencapai puluhan miliar rupiah.

“Periksa jangan tebang pilih. Siapapun yang bersalah harus diproses,” katanya.

Kepala Kejari Karawang, Martha Parulina Berliana mengatakan, setelah pihaknya melakukan telaah atas laporan masyarakat terkait dugaan adanya fee 5% dari anggaran pokir pihaknya memiliki kesimpulan untuk meningkatkan kasus ini menjadi penyelidikan.

Atas dasar itu, pihaknya harus memanggil dan memeriksa semua penerima dana pokir. “Jadi penerima pokir itu bukan hanya pihak legislatif tapi juga eksekutif. Semuanya akan kita panggil,” kata Martha Parulina Berliana, Jumat (27/5/22).

Menurut Martha siapapun penerima pokir akan diperiksa. Jika bupati dan wakil bupati menerima pokir tetap harus diperiksa. Namun dia belum bisa memastikan kapan akan memeriksa bupati dan wakil bupati. “Semua mengikuti proses dan tahapan tidak bisa memeriksa seluruhnya secara bersamaan. Kapan pastinya saya belum tahu, tapi pasti akan kita jadwalkan,” katanya.(red)

Baca juga

Leave a Comment