Ilustrasi.
KARAWANG-Mencuatnya polemik tingginya anggaran pokok pikiran (pokir) yang diminta anggota DPRD Karawang disaat kondisi anggaran Pemkab Karawang sedang defisit membetot perhatian Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Karawang. Bahkan, Repdem Karawang usulkan anggaran pokir dewan dihilangkan.
“Malah saran saya lebih ekstrim, sebaiknya tidak ada lah itu alokasi APBD untuk pokir. Adapun soal urusan pembangunan, mending semuanya langsung saja direalisasikan oleh Pemkab Karawang melalui dinas-dinas yang bersangkutan. Toh tanpa Pokir juga, yang namanya aspirasi masyarakat dapat terserap melalui Musrenbang,” kata Ketua DPC Repdem Karawang, Deden Sofian, kepada Prasastijabar.com, Senin (4/11/2019).
Baca juga : Dewan Minta Pokir Tinggi, Advokat Ini Ingatkan Kasus Jejen Yang Berujung Pidana
Menurutnya, Repdem sangat mengapresiasi langkah Sekda Karawang, Acep Jamhuri, yang membuka terang-terangan kepada publik terkait permasalahan anggaran pokir yang kerap jadi beban Pemkab Karawang. Pada akhirnya, masyarakat jadi mengetahui bila dewan meminta pokir dengan nominal yang mereka tentukan sendiri
“Masih bagus Pemkab Karawang mengalokasikan APBD untuk pokir dewan, walau pun kecil dan kondisi APBD untuk tahun anggaran 2020 sedang defisit,” ungkapnya.
“Soal saran dewan meminta Pemkab harus menggenjot pendapatan serta piutang untuk menghindari defisiti di tahun-tahun anggaran selanjutnya, saya sepakat. Memang itu sudah menjadi fungsi Dewan,” timpalnya.
Baca juga : DEEP Karawang Imbau Parpol Kedepankan Program Bukan Finansial
Tak sekedar wacana, Deden bahkan siap menggerakkan massa anggotanya dan elemen masyarakat lainnya untuk berdemonstrasi ke Gedung DPRD Karawang untuk meminta anggaran pokir ditiadakan.
“Ini serius, saya akan segera berkoordinasi dan berkomunikasi dengan unsur masyarakat lainnya, untuk mengagendakan aksi tersebut. Kita lihat saja nanti ya,” pungkasnya. (red).
