Polisi Cek Keberadaan dan Kondisi Lap Futsal Desa Nangewer.
PURWAKARTA-Gerakan Moral Masyarakat Purwakarta (GMPP) meminta aparat kepolisian segera menuntaskan kasus dugaan penyimpangan dana hibah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang objeknya berada di sejumlah Desa di Kabupaten Purwakarta.
Pasalnya, meski sudah dilakukan penyelidikan dan meminta keterangan sejumlah kepala desa, namun hingga kini pihak kepolisian tak kunjung menyebut secara rinci nama-nama yang terlibat dalam penyimpangan dana bantuan yang konon bernilai ratusan juta rupiah ini.
“Kami sebagai masyarakat menunggu polisi segera menuntaskan kasus tersebut, terlebih ini masalah dugaan korupsi yang saat ini begitu akut terjadi di negara kita,” ujar ketua GMMP Hikmat Ibnu Aril. Senin, (25/11/2019).
Baca juga : Anggota DPRD Purwakarta Terseret Dugaan Penyimpangan Proyek Kemenpora
Pria yang akrab disapa Aril ini menyebutkan, Penegak hukum agar menindak tegas setiap nama yang diduga kuat terlibat dalam dugaan kasus yang sejauh ini sudah melibatkan sebanyak delapan kepala desa, satu nama pihak ketiga dan satu nama diduga anggota DPRD Kabupatan Purwakarta yang bertindak sebagai fasilitator dalam proyek pengadaan sarana olah raga Kemenpora tersebut.
“Kami berharap Kepolisian tidak pandang bulu. Siapapun itu jika telah memenuhi unsur pidananya segera ditetapkan sebagai tersangka untuk kemudian dimeja hijaukan saja,” tegasnya.
Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Purwakarta, AKP Handreas Ardian mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum merencanakan pemanggilan dua nama lain yang diduga terlibat termasuk satu diantaranya adalah anggota aktif DPRD Kabupaten Purwakarta.
“Hingga saat ini belum ada jadwal pemanggilan,” singkat kasat reskrim.
Dari hasil pemeriksaan muncul dua nama lain yang diduga terlibat. Hal ini bakal ditindaklanjuti dan dilakukan pengembangan oleh kepolisian.
Diketahui, pada program tersebut, lapangan desa yang diusulkan dapat berupa lapangan sepakbola, bulutangkis, voli, hingga futsal, dengan kisaran dana bantuan mulai dari Rp100 juta sampai Rp180 juta. (wes/tif).
