fbpx

Disdikpora Akui Program Karawang Cerdas 2019 Cacat Aturan

Sidang Komisi IV DPRD Karawang bersama HMI dan Disdikpora terkait Porgram Karawang Cerdas 2019

KARAWANG -Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karawang, mengakui adanya hal teknis yang menabrak aturan dalam pelaksanaan Program Karawang Cerdas 2019. Hal tersebut terkait tujuh nama penerima beasiswa yang tidak mendaftar secara online sebagaimana telah diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak juknis) program beasiswa tersebut.

Pengakuan adanya peraturan yang ditabrak, diungkapkan oleh Kepala Bidang SMP Disdikpora Karawang, saat Rapat Dengar Pendapat bersama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Komisi IV DPRD Karawang, Jumat (10/1/2020) di Ruang Rapat DPRD Karawang.

Dalam rapat tersebut, Ketua Umum HMI Cabang Karawang, Fajar Andriansyah mempertanyakan keberadaan tujuh nama penerima beasiswa Karawang Cerdas melalui jalur prestasi yang tidak terdaftar secara online. Padahal secara aturan, semua calon penerima seharusnya mendaftar secara online.

Baca Juga: Beasiswa Karawang Cerdas Disorot, HMI Tuding Disdikpora Berbuat Curang

Selain itu, lanjut Fajar, setelah pihaknya melakukan penelusuran terkait adanya kejanggalan program ini, ada salah satu penerima dari tujuh nama yang dicurigai menerima tidak melakukan pendaftaran secara online, melainkan mendapatkan rekomendasi dari salah seorang oknum pejabat tinggi di Karawang.

“Memang saat ini Karawang Cerdas 2019 telah selesai dan uang beasiswa telah diberikan kepada masing-masing penerima. Tapi bagaimana dengan tujuh nama yang diperlukan tidak mendaftar secara online sesuai dengan aturan,” cetusnya.

Selain itu, ia juga mempertanyakan kolom IPK yang harus diisi sebagai persyaratan pendaftaran calon penerima beasiswa. Namun, saat pengumuman pemerima kolom tersebut tidak dicantumkan.

Baca Juga: HMI meminjam Dugaan Kecurangan Karawang Cerdas ke DPRD

“Kami juga bertanya-tanya, mengapa kolom IPK yang harus diisi saat pendaftaran tetapi dihapus saat diumumkan. Padahal ini bisa menjadi media transfaransi, agar semua peserta tahu bahwa seleksi calon penerima Program Karawang Cerdas telah dilakukan dengan benar,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Umum HMI Cabang Karawang, Sobirin juga menyayangkan karena tidak adanya kewajiban bagi penerima beasiswa untuk memberikan pertanggungjawaban atas uang beasiswa yang diterima.

“Kalau seperti ini, bagaimana kita tahu uang beasiswa ini benar-benar digunakan untuk biaya kuliah. Karena uang itu masuk ke rekening masing-masing penerima,” cetusnya.

Senada, Anggota Komisi IV DPRD Karawang, Taman SE., juga mempertanyakan tindak lanjut Didikpora atas tujuh nama penerima Beasiswa Karawang Cerdas yang tidak mendaftar secara online.

“Kalau aturannya jelas harus mendaftar online, berarti tujuh nama yang tidak masuk dalam basis data pendaftar online itu bagaimana?” tanya dia.

Sementara itu, Kabid SMP Disdikpora Karawang, Subandi beralasan, tujuh nama itu juga melakukan pendaftaran online dengan bantuan dari pihak Disdikpora langsung pada saat-saat terakhir batas waktu pendaftaran. Kendati memang tujuh nama itu tidak masuk dalam data base pendaftar online.

“Mereka datang langsung ke Disdik karena tidak bisa mendaftar online. Jadi kami bantu agar bisa mendaftar,” katanya.

Namun setelah dicecar berbagai pertanyaan, Subadi akhirnya mengakui jika pendaftaran yang dilakukan tujuh nama penerima tersebut merupakan tindakan ilegal karena bertentangan dengan juklak dan juknis pelaksanaan Program Karawang Cerdas.

“Ya, kalau yang datangnya (oknum pejabat tinggi-red), saya bisa apa,” ungkapnya dengan nada ragu untuk menyebutkan adanya intervensi dari oknum penjabat tinggi di Karawang untuk memasukan tujuh nama penerima Beasiswa Karawang Cerdas 2019 yang dianggap janggal.

Masih dikatakan Subandi, hal ini akan menjadi bahan evaluasi untuk Program Karawang Cerdas kedepan. Agar tidak ada lagi permasalahan dalam pelaksanaannya.

Dalam hearing tersebut bukan hanya membahas terkait adanya kejanggalan dalam Program Karawang Cerdas 2019, tapi juga harus adanya pengembangan program tersebut agar dapat lebih bermanfaat untuk masyarakat dan juga daerah.

Ketua Komisi IV, Asep Syaripudin mengatakan, kedepan Program Karawang Cerdas harus menambah kategori penerima, yakni dari organisasi kemahasiswaan. Namun, IPK tetap menjadi prioritas persyaratan bagi calon penerima.

“Selain itu, penerima Karawang Cerdas kedepan, juga harus memberikan kontribusi untuk daerah dengan gagasan cerdas untuk pembangunan daerah. Jadi jangan hanya menerima saja, penerima juga harus berkontribusi untuk pembangunan Karawang,” pungkasnya. (zak)

Baca juga

Leave a Comment