Gustiawan.
KARAWANG-Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jawa Barat didesak untuk segera mencabut surat edaran (SE) yang isinya mengenai larangan bagi guru honorer SMA/SMK/SLB Negeri seluruh Jawa Barat untuk mengenakan seragam PDH warna Khaki dan seragam Korpri, karena hal itu dinilai sabagai bentuk diskriminasi.
“Hal tersebut kami nilai sebagai bentuk diskriminasi atas profesi Guru. Bagaimanapun tugas seorang guru baik PNS maupun honorer hakikatnya sama yaitu mendidik peserta didik/siswa jadi status PNS dan Non PNS tidak lantas membuat mereka harus dibedakan dari sisi pakaian,” kata Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Karawang, Gustiawan, kepada Prasastijabar.com, Selasa (24/9/2019).
Baca juga : Disdik Jabar Dituding Diskriminatif, Seragam Guru PNS dan Honorer Mau Dibedakan
Menurut Gustiawan, jika hal ini diterapkan, pihaknya khawatir akan muncul persoalan baru, yaitu guru honorer tersebut akan diperlakukan berbeda oleh mereka yang ada di sekolah, baik murid, guru yang lain atau bahkan orang tua siswa, sehingga wibawa mereka para guru honorer itu di mata peserta didiknya akan berkurang. Jika ini terjadi, menjadi preseden buruk bagi dunia pendidikan di Jawa Barat.
“Surat Edaran tersebut kami nilai tidak aga urgensinya sama sekali, sebab tidak ada hal yang membuat itu mendesak dilakukan,” tandasnya.
Gustiawan menjelaskan, jika terbitnya surat tersebut dilatarbelakangi oleh adanya oknum guru honorer di Purwakarta yang berbuat asusila mengenakan seragam PNS dan ternyata adalah seorang guru honorer, hal itu bukanlah alasan sebab perbuatan itu tidak melekat pada diri seorang honorer saja, semua profesi apapun bisa melakukan hal yang sama jika pribadinya memang kurang bermoral.
Baca juga : Muhammadiyah Karawang Sesalkan Gerindra dan Demokrat Lamban Putuskan Pimpinan Definitif DPRD
“Jadi, pembedaan itu tidak ada dasarnya sama sekali malah justru akan berdampak negatif kepada para tenaga pendidik yang berstatus non-PNS. Maka, kami mendesak kadisdik Jabar segera mencabut SE tersebut demi wibawa dunia pendidikan di Jawa Barat,” pungkasnya. (red).
