Sekda Karawang, Acep Jamhuri.
KARAWANG-Bergulirnya polemik soal nominal pokok pikiran (pokir) yang digaungkan Sekda Karawang, Acep Jamhuri, dinilai sebagai tindakan provokatif yang ditujukan kepada anggota DPRD Karawang.
“Sebaiknya Sekda itu jangan keluarkan statemen liar dan provokatif soal pokir,” kata Ketua Komisi IV dan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Karawang, Asep Ibe, kepada Prasastijabar.com, Rabu (6/11/2019).
Menurut Asep Ibe, mestinya sebagai sesama penyelenggara pemerintahan (eksekutif dan legislatif) jangan saling menyudutkan, tetapi mestinya sama-sama introspeksi diri. Kontek defisit anggaran menurutnya dipahami sebagai kondisi belanja lebih besar dibanding pendapatan.
Baca juga : J.P.K.P Karawang Ingatkan Eksekutif dan Legislatif Fokus Delapan Pedoman Penyusunan APBD 2020
“Simplenya solusi defisit, di antaranya optimalkan pendapatan dengan dua strategi, yaitu ekstensifikasi dengan mencari peluang pendapatan di luar yang sudah ada, kemudian intensifikasi dengan cara memodifkasi dan memaksimalkan pendapatan yang sudah ada, semacam dari pendapatan pajak dan retribusi parkir, resto dan sebagainya,” ulas politikus Golkar ini.
Solusi selanjutnya, sambungnya, dengan efisiensi belanja umum dan pemerintahan, semacam efisiensi anggaran makan minum, pemeliharaan kendaraan bermotor, pemeliharaan gedung. Banyak di ruang lingkup Setda dan OPD yang bisa diefisiensi kalau alasannya defisit.
Baca juga : Tarik Ulur Soal Pokir, Acep Imbau Dewan dan Pemkab Karawang Saling Intropeksi
“Nah pertanyaannya Pak Sekda dan Bapenda tahu enggak perinciannya secara detil usulan anggaran OPD. Jangan asal berkicau tapi enggak tahu data perinciannya,” katanya.
Asep Ibe sekali lagi mengigatkan Sekda agar tidak berbicara ‘liar’ kemana-mana. Jika ada niat baik, maka baiknya duduk bersama membedah APBD yang pro rakyat dan akselerasi RPJMD.
“Jangan seolah-olah (pokir) dibuat liar dan provokasi yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat,” pungkasnya. (red).
