Angka 1.502 Pemilih dari Kalangan ODGJ Berpotensi Jadi Sumber Kecurangan Pemilu 2024

KARAWANG – Munculnya angka 1.502 pemilih dari kalangan penyandang disabilitas mental atau orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Karawang memunculkan kecurigaan pihak tertentu. Angka suara sebanyak itu dinilai berpotensi menjadi sumber kecurangan untuk memenangkan salah satu caleg atau pasangan capres-cawapres.

“Angka suara sebanyak 1.502 cukup signifikan dalam Pemilu 2024. Itu baru dari Karawang, belum lagi dari daerah lain. Jika diselewengkan hak suara para ODGJ itu bisa mendongkrak perolehan suara pasangan Capres-cawapres atau Caleg tertentu,” ujar Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Singaperbangsa Karawang (Unsika) Dr. Eka Yusup, Rabu (27/12/2023).

Menurutnya semua pihak harus mewaspadai kemungkinan terjadinya pemanfaatan suara ODGJ untuk memenangkan salah satu pasangan capres-cawapres. Sebab, hingga saat ini teknis pemungutan suara dari para ODGJ belum disosialisasikan secara rinci kepada para saksi.

Eka menyebutkan juga, KPU seharusnya jangan hanya berlindung pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 135/PUU-XIII/2015 tentang pemberian hak pilih bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa atau ODGJ. Seharusnya KPU juga menyiapkan tata cara penyaluran hak suara para ODGJ tersebut.

Pemungutan dan penghitungan suara para ODGJ itu pun harus disaksikan langsung oleh para pihak yang terlibat dalam Pemilu, seperti para saksi dan Bawaslu. “Jangan sampai hak suara para ODGJ itu malah digunakan pihak lain untuk memenangkan pasangan Capres-cawapres atau Caleg tertentu,” kata Eka.

Dijelaskan juga, para ODGJ yang telah terdata mempunyai hak suara dalam Pemilu 2024 itu tentunya ada dalam database kependudukan. Artinya, harus yang bersangkutan yang memberikan hak suaranya pada saat pelaksanaan Pemilu nanti.

Selain itu, mereka harus benar-benar murni memilih sesuai keinginan sendiri. Bukan atas dasar arahan dari orang yang mendampinginya.

“Kalau yang memilih orang lain, berati terjadi kecurangan dalam pemungutan suara Pemilu 2024 nanti. Ini yang harus diwaspadai bersama,” kata Eka mewanti-wanti.

Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak 6.697 orang penyandang disabilitas di wilayah Kabupaten Karawang tercatat sebagai pemilik hak suara dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dapat menyalurkan gak pilihnya pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Dari jumlah tersebut 1.502 orang di antaranya merupakan penyandang disabilitas mental atau biasa disebut orang dalam gangguan jiwa (ODGJ).

Demikian dikatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang, Mari Fitriana, di sela kegiatan bimbingan teknis (bimtek) tata cara pemungutan hingga penghitungan hasil rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan di Hotel Mercure Karawang, Selasa (26/12/2023) siang.

Data tersebut, kata Mari, hasil dari pencocokan dan penelitian (Coklit) pihak KPU beberapa waktu lalu. “Para penyandang disabilitas itu adalah pemilik hak suara sah yang bisa digunakan pada Pemilu di 14 Februari 2024 mendatang. Mereka tersebar divbeberapa wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Karawang,” ujar Mari.

Disebutkan juga, KPU tidak bisa menghalang-halangi mereka dalam menggunakan hak pilihnya. Apalagi hal itu diatur dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 135/PUU-XIII/2015 tentang pemberian hak pilih bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa atau ODGJ.

“Mereka masuk ke dalam kategori pemilih disabilitas dengan kategori disabilitas mental. Wilayah Kecamatan Karawang Barat merupakan daerah terbanyak yang pemilik ODGJ dengan jumlah 108 orang,” katanya.

Dijelaskan juga, total pemilih disabilitas yang tercatat KPU Karawang sebanyak 6.697 orang. Rinciannya, pemilih disabilitas fisik yang berjumlah 2.821 orang, disabilitas 296 orang, disabilitas sensorik wicara 824 pemilih, disabilitas sensorik rungu 405 pemilih, dan disabilitas sensorik netra berjumlah 849 orang.

Masih menurut Mari, saat pelaksanaan Pemilu 14 Februari 2024 mendatang, para ODGJ yang telahtercatat memiliki hak pilih itu akan didampingi pihak keluarganya masing-masing. Sementara, pemilih ODGJ yang tinggal di panti rehabilitasi gangguan kejiwaan atau sejenisnya, bakal didampingi pihak pengurus panti rehabilitasi gangguan kejiwaan tersebut.

“Setiap pendamping pemilih ODGJ itu akan diberi sebuah formulir khusus agar orang yang didampinginya bisa menyalurkan gak suaranya,” ucap Mari.

Dijelaskan juga, pemilih ODGJ yang sudah tercatat mendapatkan hak pilihnya itu, bukan ODGJ yang kerap berkeliaran di jalan. Mereka adalah ODGJ yang memiliki riwayat mengalami gangguan kejiwaan yang disasar pihaknya saat melakukan Coklit beberapa waktu lalu.

“Tata cara proses pemilihannya bagi pemilih disabilitas yang mengalami riwayat gangguan kejiwaan, akan disesuaikan dengan alamat domisili yang tertera di KTP masing-masing. Bagi ODGJ yang tidak mempunyai KTP, maka akan disesuaikan dengan alamat panti rehabilitasinya masing-masing,” kata Mari.

Disebutkan juga, perlakuan terhadap pemilih ODGJ disamakan dengan pemilih yang menderita sakit berat. Artinya, ketika si pemilik hak suara itu tidak memungkinkan datang secara langsung ke TPS terdekat, maka akan ada petugas dari Panitia Pemungut Suara (PPS) yang mendatangi mereka ke rumahnya masing-masing atau ke panti rehabilitasi di mana pemilih ODGJ itu tinggal.(red) 

Baca juga

Leave a Comment