Ada Sumber PAD yang Terancam Hilang, DPRD Bentuk Pansus Raperda Retribusi Perizinan Tertentu

Ketua Pansus Raperda Retribusi Perizinan Tertentu, Nana Nurhusna Hidayat

KARAWANG-Retribusi merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di Karawang sendiri retribusi dari Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) merupakan salah satu sumber terbesar bagi PAD Kota Pangkal Perjuangan. Namun dibutuhkan regulasi daerah untuk dapat melaksanakannya.

Mengingat hal ini, DPRD Kabupaten Karawang pun telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Raperda Retribusi Perizinan Tertentu pada Sidang Paripurna, Senin (15/11/2021). Dalam Raperda tersebut salah satunya akan dibahas terkait Retribusi PBG.

Ketua Pansus Raperda Retribusi Perizinan Tertentu DPRD Karawang, Nana Nurhusna Hidayat mengatakan, ada lima poin Retribusi Tertentu yang akan diatur dalam Raperda ini. Empat poin tersebut adalah PBG, Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Izin Trayek, Izin Usaha Perikanan dan Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

“Ada beberapa daerah lain yang menjadikan PBG sebagai Raperda tersendiri. Namun untuk di Karawang Retribusi PBG akan diatur dalam Raperda Perizinan Tertentu yang didalamnya juga akan dimasukan empat poin Retribusi lain,” ujarnya, Kamis (18/11/2021).

Politisi Gerindra tersebut mengungkapkan, Raperda ini akan sangat berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Karawang. Sebab, selama belum adanya Perda ini, maka Retribusi PBG tidak dapat dimasukan sebagai Kas Daerah, melainkan akan masuk ke Kas Negara.

“Potensi PAD dari Retribusi PBG sangat besar, bahkan sampai Rp.22 miliar. Maka Raperda ini harus segera diselesaikan agar berikutnya Pemerintah Daerah bisa menarik Retribusi PBG ke Kas Daerah (menjadi PAD),” papar Nana usai memimpin Rapat Pansus Raperda Retribusi Perizinan Tertentu di Gedung DPRD.

Nana pun berkomitmen agar Pembahasan Raperda Retribusi Perizinan Tertentu dilakukan secara efisien dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, namun tetap mengedepankan muatan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

“Semoga Raperda ini bisa segera diselesaikan. Namun muatan regulasi ini tetap menjadi prioritas agar sesuai dengan kebutuhan daerah,” tandasnya.(red)

Baca juga

Leave a Comment