Sikap Komisi V Terkait PPDB 2020 Diapresiasi Satgas Saber Pungli Jabar

Gus Ahad saat pimpin rapat.

JABAR-Satuan Tugas Sapu Bersih Jawa Barat atau Satgas Saber Pungli Jabar mengapresiasi bahkan memuji sikap Komisi V DPRD Jabar terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Apresiasi tersebut disampaikan Anggota Kelompok Ahli Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat H.M.S. Iriyanto melalui rilisnya yang diterima redaksi, Sabtu (16/5/2020).

“Kegiatan dengar pendapat yang dilaksanakan oleh Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat pada Kamis (14/5), yang membahas PPDB patut kita acungi jempol,” ujarnya.

Satgas Saber Pungli Jabar, sambungnya, mengapresiasi tinggi karena dengan cara seperti itulah bisa dilaksanakan PPDB secara baik.

“Rapat yang dibuka oleh Wakil Ketua Komisi V Ir H Abdul Hadi M.Sc, saya pikir sangat lengkap untuk membahas PPDB. Karena, bukan hanya dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Jabar sebagai institusi yang mempunyai hajat dalam PPDB, tetapi juga dihadiri oleh beberapa stakeholder lain. Seperti, Dinas Sosial, Disdukcapil, dan sebagainya,” kata Iriyanto.

Ia menjelaskan, paparan Kadisdik Jabar, Dewi Sartika, tentang juknis pelaksanaan PPDB, kata dia, sudah sangat jelas, lengkap, dan baik sekali. Untuk itu harus didukung oleh semua dalam pelaksanaannya nanti.

“Perlu saya sampaikan bahwa kegiatan Saber pungli itu ada beberapa hal. Salah satunya adalah pencegahan,” ujarnya.
Pencegahan ini, sambungnya, merupakan usaha dari Satgas Saber Pungli sebelum dilakukan penindakan. Jadi, penindakan itu, kata dia, merupakan langkah terakhir yang sebenarnya tidak diharapkan.

Baca juga : Komisi V DPRD Apresiasi Konsep PPDB 2020 Disdik Jabar dan Komitmen Tak Akan Intervensi Hasilnya

“Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang dapat menimbulkan terjadinya atau titik rawan terjadinya pungli, suap atau korupsi pada pelaksanaan PPDB,” kata Iriyanto.

Pertama, mungkin saja terjadi perkeliruan pada jalur afirmasi. Untuk itu, pihaknya mengharapkan agar jalur afirmasi ini benar-benar diberikan kepada yang berhak.

“Yaitu orang-orang miskin yang pada hari ini ingin mendapatkan sekolah. Jangan sampai jalur ini dijadikan jalur mendadak miskin, yaitu orang-orang kaya yang berlaku atau berpura-pura menjadi orang miskin,” ujarnya.

Kedua, pada jalur perpindahan. Pihaknya juga melihat terjadinya titik rawan atau adanya indikasi-indikasi membuka peluang terjadinya penyimpangan.

“Untuk itu harus jelas, jangan sempat perpindahan ini dijadikan hal-hal yang tidak baik dan sebagaimana mestinya,” kata Iriyanto.

Umpamanya, lanjut Iriyanto, seseorang hanya berpindah kerja tetapi dianggap itu sebuah jalur perpindahan. Padahal rumahnya masih pada tempat yang lama.

Ketiga, pada jalur prestasi nonakademik. Kerap ditemukan, dan hari ini kalau bisa jangan terjadi lagi, karena biasanya banyak ini (muncul) atlet-atlet dadakan.

“Artinya ada orang yang tidak bisa atau tidak mempunyai prestasi dalam satu hal, tetapi dia mempunyai sertifikat,” ucapnya.

Ketiga, pihaknya pada jalur prestasi akademik. Ini harus benar-benar dikontrol jangan sempat nilai semester I sampai dengan V, terjadi pemalsuan di beberapa sekolah.

“Karena itu kami berharap kepada Dinas Pendidikan Provinsi agar mengingatkan semua kepala sekolah. Bila perlu, Kepala Sekolah SMP yang mengusulkan anak-anaknya untuk diterima pada jalur prestasi akademik ini supaya membuat pernyataan perjanjian mutlak, untuk berlaku jujur di dalam kegiatan,” ujar Iriyanto.

Terakhir sistem zonasi. Pihaknya ingin mengatakan bahwa sistem zonasi ini akan baik seandainya sekolah mutunya sudah sama dan pemerataannya sudah merata. Tetapi apabila penyebarannya belum merata dan mutunya belum sama, maka ketimpangan dan kecurangan bisa saja terjadi.

“Ini saya ingin mengingatkan kepada Disdukcapil. Di mana di tahun-tahun sebelumnya kami menemukan data-data yang sangat tidak wajar,” imbuhnya.

Sebagai contoh, sambungnya, di Jalan Bali Kota Bandung. Ada anak kembar 11, artinya satu keluarga itu semuanya anak masuk ke SMAN 3 dan SMAN 5 Bandung.

“Bagaimana mungkin seperti ini bisa terjadi. Kita perhatikan di seputaran SMA 3 SMA 5 itu banyak perkantoran. Tetapi kalau sudah PPDB, kantor-kantor itu berubah menjadi rumah. Kartu keluarganya asli dikeluarkan oleh Disdukcapil, tetapi datanya yang tidak asli. Anak entah dari mana saja tetapi mempunyai kartu keluarga di tempat itu,” ujarnya.

Inilah, kata Iriyanto, PPDB yang menimbulkan manusia-manusia siluman. Pihaknya pun mengingatkan bahwa Satgas Saber Pungli sesuai arahan dari pusat akan selalu serius memantau pelaksanaan PPDB di Jawa Barat.

“Kami ingatkan pula, biasanya PPDB itu terjadi keributan bukan di depan tetapi di akhir, yaitu ketika terjadinya pengumuman,” ujarnya.

Dan kejadian, kekacauan, kegaduhan PPDB itu bukan dipicu oleh orang-orang yang bodoh tapi biasanya dilakukan oleh orang-orang pintar.

“Bukan dipicu oleh mereka-mereka yang miskin tapi dipicu oleh mereka orang-orang yang kaya. Dan kegaduhan itu bukan dilakukan oleh rakyat jelata, tetapi biasanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai jabatan dan kekuasaan,” ucapnya.

Dirinya juga ingin mengatakan bahwa kata-kata penutup dari pimpinan rapat cukup tegas dan cerdas. Beliau mengajak kita semua untuk mengikuti semua aturan yang telah dibuat.

“Malah Pak Abdul Hadi mengatakan bahwa DPRD akan mengawal kegiatan PPDB transparan. Kalau ada rakyat yang meminta bantuan, maka DPRD hanya bisa membantu dalam menerangkan bagaimana PPDB yang seharusnya,” beber Iriyanto.

Dirinya berharap, mudah-mudahan PPDB Jawa Barat pada tahun 2020 ini dapat berjalan baik dan tidak ada kecurangan di dalamnya.

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, H Abdul Hadi Wijaya, menghargai dan berterimakasih atas apresiasi yang disampaikan Anggota Kelompok Ahli Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat H.M.S. Iriyanto.

“Memang dibutuhkan kesiapan semua pihak untuk bersama-sama menciptakan kondisi yang bersih dalam proses PPDB,” kata Anggota DPRD Jabar dari Fraksi PKS ini.

Dirinya melihat salah satu hal yang menyulitkan pihak panitia pelaksana PPDB, baik di sekolah maupun tingkat dinas, yaitu adanya intervensi dari orang-orang yang punya pangkat.

“Karena itu, kami ingin memulai bahwa Komisi V tidak menggunakan sama sekali apapun yang namanya katebelece, rekomendasi, atau apapun dalam rangka PPDB. Ketika ada yang mencoba seperti itu kepada kami, dengan tegas kami akan menolaknya,” ujar legislator dapil Karawang-Purwakarta ini.

Dirinya pun berharap semoga PPDB 2020 ini menjadi tonggak sejarah tingkat kebersihan dan ketransparanan.

“Dengan hasil yang sebaik-baiknya bisa diperoleh,” pungkasnya. (red).

Baca juga

Leave a Comment