Pertama, Jabar Berikan Tunjangan Profesi Rp1,5 Juta kepada Ribuan Guru Honorer

Ilustrasi

JABAR-Di antara provinsi lainnya, Pemprov Jawa Barat menjadi yang pertama menuntaskan seleksi tahap pertama guru Non PNS SMA/SMK/SLB.

Melalui penjaringan tersebut, sebanyak 1.461 tenaga pengajar yang kewenangannya di bawah provinsi ini berhak memeroleh tunjangan profesi guru sebesar Rp1,5 juta per bulan.

Penyerahan surat keputusan (SK) penetapan guru Non PNS SMA/SMK/SLB se-Jawa Barat secara simbolis dilakukan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil), di Bandung, Rabu (29/7/2020). Adapun ribuan guru lainnya menyaksikan langsung melalui tayangan video konferensi.

Emil menjelaskan, pemberian SK ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan, seiring meningkatnya kesejahteraan guru khususnya honorer.

“Perjuangan sangat panjang bagi guru-guru Non PNS untuk mendapatkan kesejahteraan yang layak,” katanya usai menyerahkan SK tersebut.

Dinas Pendidikan Jawa Barat, lanjut dia, berhasil menjalankan tugas untuk menyeleksi para guru honorer ini sekaligus menjadi yang pertama di Indonesia. “Kita dikawal PGRI, FAGI, sehingga berjalan lancar,” katanya.

Emil pun meminta guru SMA/SMK honorer lainnya yang belum lolos seleksi agar tidak putus asa sehingga bisa memperbaiki kekurangan yang ada. Menurut dia, berbagai aspek harus dipenuhi jika ingin memenuhi syarat sebagai guru yang lolos tahap uji tersebut.

“Memang enggak mudah, harus memenuhi syarat. Apakah aspek pedagoginya, profesionalitas, kepribadian dan sosialnya,” kata dia.

Lebih lanjut, Emil memastikan rampungnya seleksi tahap pertama ini memperkuat komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mensejahterakan tenaga pendidik tersebut. Sebab, tambah dia, sejak 2017 pihaknya pun sudah memberikan berbagai tunjangan bagi guru honorer SMA/SMK/SLB senilai total Rp2,04 juta per bulan.

Terlebih, menurutnya seleksi ini dilakukan di tengah-tengah pandemi virus corona (covid-19) yang mengurasi berbagai energi terutama keuangan daerah.

“Walaupun kami terus dan fokus menangani COVID-19, membahas emergensi, (penyerahan SK guru honorer) ini juga bagian darurat. Ini peran luar biasa dinas pendidikan dan dukungan DPRD Komisi V,” pungkasnya. (red).

Baca juga

Leave a Comment