Muslim Hafidz.
KARAWANG-Pengamat Pemerintahan Karawang, Muslim Hafidz mengajak seluruh element masyarakat untuk kembali memelototi pengelolaan anggaran Kabupaten Karawang di era kepemimpinan Cellica-Jimmy. Menurutnya hal itu bisa menjadi jawaban, apakah APBD Karawang pro rakyat atau tidak.
“Mulutmu boleh berjanji setinggi langit, tapi tidak terukur jika diwujudkan lewat APBD. Janji pemerintah diwujudkan lewat RPJMD, jika janji tak masuk dalam RPJMD anggap aja rakyat dikasih ANSOR (Angin Sorga),” kata Dewan Pendiri Sospol’s, Muslim Hafidz, kepada Prasastijabar.com, Senin (18/11/2019).
Ia juga mengingatkan bahwa RPJMD Karawang bukan RPJMD di Pulau Maluku yaitu Tidore Kepulauan, sejatinya RPJMD adalah jati diri persoalan dan harapan yang bisa dieksekusi berdasarkan limitasi.
Baca juga : Wow! RAPBD 2020 Capai Rp4,5 Triliun, Belanja Langsung Tertinggi di Dinas PUPR
Dipaparkan tokoh yang akrab disapa Kang Ocim ini, Pemerintah Kabupaten Karawang dibawah kepemimpinan Cellica-Jimmy menghabiskan anggaran (sampai tahun 2019) sekitar Rp21.609.379.000.000. Sedangkan khusus Cellica sebagai plt bupati tahun 2015 kuasa anggaran sekitat Rp4.028.221.000.000.
“Angka tersebut cukup besar sebagai angka pembangunan, yang sama dengan beberapa provinsi di Indonesia. Provinsi di Indonesia yang sama atau lebih dengan APBD Karawang adalah Jambi, Sulbar, Gorontalo,” paparnya.
Untuk mengukur kesuksesan pembangunan, lanjut dia, bisa dilihat secara administrasi dan fakta di lapangan. Pemerintah Kabupaten Karawang berdasarkan pemberitaan sukses dalam akuntan negara yaitu BPK, mendapatkan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Walaupun WTP dibeberapa tempat diperdebatkan tetapi itu sebagai tolak ukur kesuksesan secara administrasi keuangan.
Cellica-Jimmy menghabiskan Bansos diatas Rp100 miliar. Belanja Langsung dibawah kepemimpinan Cellica-Jimmy menghabiskan anggaran diatas Rp10 triliun.
“Pertanyaanya, Apa sih masterpiece pembangunan periode ini? Pertanyaan ini harus dalami sedalam-dalamnya dengan teropong yang komprehensif,” tegasnya.
Saat ini, masih kata Kang Ocim, yang ramai dipermukaan persoalan pembangunan trotoar, gedung pemda II, Karangpawitan, TPAS Jalupang, PDAM dan masih banyak persoalan lainnya.
“Sayangnya, bupati atau wakil bupati tak menjelaskan secara terbuka persoalan yang tak berujung,” pungkasnya. (zak/tif).
