Diskominfo saat Menerima Kunjungan Komisi 1 DPRD Kabupaten Purwakarta.
PURWAKARTA-Pemerintah Kabupaten Purwakarta berupaya mendorong supaya wilayah pedesaan bisa menjadi wilayah berbasis teknologi dan informasi. Di antaranya dengan mengaplikasikan program Desa Cerdas Internet pada tahun 2020 mendatang.
Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Purwakarta, Ida Siti Hamidah, mengatakan, program Desa Cerdas Internet pada 2020 mendatang segera terealisasi dengan menargetkan 112 desa di Kabupaten Purwakarta.
“Kita sudah ada target, 112 desa tahun depan terealisasi,” ujar Ida usai menerima kunjungan Komisi 1 DPRD Purwakarta di kantor Diskominfo. Selasa (5/11/2019).
Baca juga : Korban Sukamulya Sepakat, Keracunan Massal sebagai Musibah
Ia mengaku, saat ini baru 42 desa yang sudah terkoneksi dengan layanan wifi desa cerdas internet. Minimal diakhir 2020 sebanyak 70 desa sudah terkoneksi dengan layanan tersebut.
“Sekarang baru 42, tahun depan kita targetkan 70 desa, jadi total 112 desa tahun depan dapat mengaplikasikan program Desa Cerdas Internet,” ujarnya.
Sementara Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Purwakarta, Ceceng Abdul Qodir berharap, Diskominfo bisa mendorong seluruh desa di terkoneksi jaringan internet, Desa Digital atau internet masuk desa melalui Program Desa Cerdas. Tujuannya untuk mempermudah desa dalam memberikan pelayanan dan bisa mengakses lebih cepat.
Baca juga : Postingan Foto Mancing di Kubangan Jalan Citeko-Plered Viral di Medsos
“Dengan adanya desa digital maka semua potensi desa bisa di publikasikan, apalagi desa yang berbasis wisata akan mudah di akses oleh wisatawan, selain itu desa bisa memasarkan produk khas masyarakat desa melalui media sosial,”ujar anggota DPRD dari Partai PKB itu.
Selain itu, Komisi 1 juga berharap Diskominfo bisa memfasilitasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk memasang digitalisasi, sehingga setiap retribusi atau pajak rumah makan yang sudah dibayar langsng terkoneksi dengan Bapenda.
“Dengan begitu, tidak akan ada lagi kebocoran atau tidak transparan dalam pembayaran pajak dan retribusi bagi wajib pajak atau retribusi,” pungkas Ceceng. (wes/tif).
