Payah, Disnakertrans Cianjur Tak Miliki Data Pekerja Disabilitas

Kabid Penempatan tenaga kerja dan perluasan tenaga kerja Ricky Abdi Hikmat. (Foto : Fauzi/Praja)

CIANJUR-Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat belum memiliki data jelas penyerapan tenaga kerja penyadang disabilitas untuk perusahaan swasta.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 53 ayat 1 menjelaskan, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2 persen Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Sedangkan, pada ayat 2 pasal tersebut menerangkan perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1 persen Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Baca juga : Disdukcapil Cianjur Musnahkan 10 Ribu Keping E-KTP

“Berdasarkan data yang dimiliki saat ini, di Cianjur ada 959 perusahaan, terdiri dari 109 perusahaan besar, 84 perusahaan sedang, 184 perusahaan menengah, dan 579 perusahaan kecil,” kata Kabid Penempatan kerja dan perluasana kesempatan kerja, Ricky Abdi Hikmat.

Ia menjelaskan, dari ratusan perusahaan itu, penyerapan tenaga kerja mencapai 65 ribu tenaga kerja, yaitu sebanyak 36.380 laki-laki dan tenaga kerja perempuan sebanyak 29.950 orang.

“Bila mengacu pada aturan penyandang disabilitas, dengan angka 1 persen seharusnya ada sekitar 600 kaum difabel yang bekerja. Namun, kami belum bisa pastikan jumlahnya sesuai dengan perkiraan tersebut atau tidak, karena kami pun belum memiliki data yang pasti,” ucapnya.

Baca juga : Plt Bupati Cianjur Bantu Renovasi Rumah Seniman

Ricky mengatakan, pihaknya akan melakukan pemeriksaan dan pendataan perusahaan untuk memastikan angka penyerapan tenaga kerja untuk kaum difabel.

“Nanti kami akan berkoordinasi dengan bagian hubungan industrian untuk melakukan pengecekan, sekaligus menyosialisasikan jika ada aturan tersebut,” jelasnya.

Disisi lain, Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Abes mengatakan, pihaknya menyesalnya tidak adanya data penyerapan tenaga kerja disabilitas, padahal sudah ada peraturan dan ketentuannya.

“Setidaknya apabila Pemkab memang belum bisa penyerap tenaga kerja disabilitas, Pemkab dapat menyediakan tempat pelatihan dan bimbingan usaha kepada kaum difabel,” pungkasnya. (zie/tif).

Baca juga

Leave a Comment