KARAWANG-Pembangunan infrastruktur berupa jalan, drainase, jembatan dan lain sebagainya masih dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Karawang. Apa lagi dimusim hujan seperti sekarang, banyak saluran irigasi, drainse yang mampet menjadi faktor penyebab banjir dibeberapa titik. Begitu juga jalan yang rusak akibat genangan air hujan.
Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) II Karawang sangat terbatas yang diploting untuk mengcover kebutuhan pembangunan. Karena APBD harus terbagi dengan kebutuhan belanja langsung dan tidak langsung lainnya.
Bantuan Provinisi (Banprov) yang merupakan APBD I juga sangat terbatas, dari total yang diberikan untuk Karawang, hanya fokus pada titik pembangunan yang dianggap prioritas dan urgen saja. Karena memang berdasarkan usulan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar).
Adanya informasi yang berkembang, untuk usulan-usulan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jabar, sampai saat ini belum ada satupun yang dipastikan akan dibangun di Karawang? Padahal, dari total 8 kursi anggota DPRD Jabar Dapil X yang mewakili Kabupaten Karawang dan Purwakarta, 5 orang dari Karawang.
Mengetahui hal tersebut, Ketua Laskar Merah Putih Markas Daerah Jawa Barat (LMP Mada Jabar), H. Awandi Siroj Suwandi mengungkapkan kekecewaannya.
“Hal apa yang menyebabkan dugaan tidak adanya program pembangunan yang berasal dari Pokok – Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Jabar Dapil X? Ini harus dapat dijawab, baik oleh para anggota Legislatifnya, maupun oleh Badan Perencanaan Pembangunan (Bapeda) Karawang,” ucap dia Jumat (3/3/2023).
“Apakah kendalanya dipersoalan kebijakan anggota DPRD Provinsinya, atau dari sisi teknis, yaitu Bappeda Karawang? Ini harus dapat dijelaskan. Pasalnya, dalam setiap Tahun, para anggota Legislatif ini kan melakukan reses ke Daerah Pemilihan (Dapil) masing – masing,” lanjut dia.
Ia menyebut resea yang dilakukan oleh para anggota DPRD provinsi menjadi tidak berguna jika apa yang diusulkan dibidang pembangunan tidak ada realisasi.
“Lalu untuk apa dilakukan reses yang dibiayai oleh uang Negara, jika kebutuhan utama masyarakat dalam bidang pembangunan tidak terealisasi? Padahal Tahun – Tahun sebelumnya, selalu ada pembangunan dari usulan anggota DPRD Provinsi Jabar untuk Karawang,” ucap dia.
Apalagi, lanjut Awandi, kondisi Kabupaten Karawang saat ini terbilang darurat dan membutuhkan banyak pembangunan infrastruktur.
“Apa lagi dalam situasi darurat seperti sekarang. Banyak sungai, irigasi, drainase yang mampet, begitu juga jalan yang rusak parah akibat ditimpah dan ditambah tergenangi oleh air hujan. Support anggaran untuk pembangunan sangat dibutuhkan,” ungkap dia.
Awandi juga menngingatkan pada Anggota DPR RI dapil Jabar VII terkait apa yang sudah dilakukan untuk Kabupaten Karawang.
“Kemudian juga, perlu saya ingatkan para anggota DPR RI yang mewakili Dapil VII Jabar. Selama ini monumental apa yang sudah dibangun, buah dari usulan aspirasi yang diserap melalui program reses? Jangan ketika reses hanya ngobrol – ngobrol, ngopi – ngopi, dan makan bersama konstituen. Tapi tidak ada pembangunan secara monumental,” tandasnya.(red)
