Imbas Bendera PDIP Dibakar, Ono Instruksikan Kasus Itu Diproses Hukum

Ono Surono/net.

JABAR-Peristiwa dibakarnya bendera PDIP oleh sejumlah massa yang berdemonstrasi menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) pada Rabu (24/6/2020) kemarin di Jakarta berbuntut panjang.

Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, mengintruksikan seluruh kadernya yang ada di wilayah Jabar untuk memproses kasus itu ke ranah hukum.

“Menginstruksikan kepada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat PDI Perjuangan se-Jawa Barat, secara serentak melaporkan kasus pembakaran bendera PDI Perjuangan kepada Polda dan Polres se-Jawa Barat, mulai hari ini Jumat,” kata Ono kepada Prasastijabar.co.id, Jumat (26/6/2020).



Menurutnya, Indonesia merupakan negara demokrasi yang berdasarkan pada hukum. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu dimensi demokrasi di Indonesia. Akan tetapi, kebebasan berpendapat harus juga dijalankan berdasarkan hukum, tidak diperkenankan menjalankan kebebasan berpendapat dengan melanggar hukum.

Baca juga : Paslon Yesi dan Firlie Resmi Diusung PDIP Maju di Pilkada Karawang 2020

“Sementara partai politik yang merupakan infrastruktur politik merupakan salah satu prasyarat demokrasi sebagaimana digariskan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Ia menjelaskan, partai politik selain mempersiapkan kepemimpinan di tingkat pusat maupun daerah, partai politik juga bertugas melakukan pendidikan politik kepada kadernya sebagaimana diatur undang-undang.

Sehingga, pembakaran bendera PDI Perjuangan yang dilakukan sekelompok demonstran yang menolak RUU HIP di depan gedung DPR RI sangatlah tidak relevan dengan tuntutan yang disuarakan.

“Tindakan tersebut jelas-jelas tidak berdasar dan mengada-ada dengan mengkaitkan PDI Perjuangan dengan PKI sebagai partai terlarang di Indonesia,” tandasnya.

“Sementara PDI Perjuangan merupakan partai politik yang resmi diakui berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia,” timpalnya.

Kembali ia menegaskan, tindakan pembakaran bendera PDI Perjuangan mencederai kehidupan berdemokrasi dan mengarah kepada perpecahan antar kelompok.Pembakaran bendera PDI Perjuangan juga merupakan bentuk penghinaan yang nyata terhadap satu organisasi yang resmi dan sah berdasarkan hukum.

“Sehingga kami mengutuk keras tindakan para demonstran yang membakar bendera PDI Perjuangan, sebagai kader dari partai pelopor, maka tegak lurus mendukung secara penuh sikap DPP PDI Perjuangan dan Perintah Harian Ketua Umum PDI Perjuangan yang memutuskan untuk menindaklanjuti masalah pembakaran bendera PDI Perjuangan melalui jalur hukum,” tegasnya.

Ia juga menginstruksikan kepada seluruh kader PDI Perjuangan se Jawa Barat untuk siap menjaga soliditas dan konsolidasi partai, tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan peristiwa tersebut.

“Pasang bendera PDI Perjuangan secara serentak mulai hari Jumat, 26 Juni 2020 baik di sekretariat, rumah pengurus dan sepanjang jalan protokol di daerahnya masing-masing,” pungkasnya. (red).

Baca juga

Leave a Comment