GEMA LMP Karawang Kecam Aksi Oknum Penipuan SPK Proyek PUPR


KARAWANG-Sebelumnya ada pengusaha dari luar Kota Karawang yang membuat Laporan Polisi (LP) atas dugaan penipuan Surat Perintah Kerja (SPK) untuk proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Karawang oleh terduga oknum yang mengclaim bisa mengupayakan proyek.

Berdasarkan hasil investigasi berupa penelusuran informasi beberapa kalangan aktivis di Karawang, modus yang dilakukan oleh terduga pelaku dengan cara memalsukan SPK, Surat Perintah Mencairkan (SPM), hingga Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Dimana pada saat korban akan mencairkan, SPM dan SP2D itu tidak teregister atau terdaftar di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karawang. Sehingga akhirnya korban menempuh upaya hukum dengan membuat LP di Kepolisian. Sampai saat ini beberapa pejabat terkait juga sudah dimintai keterangan oleh penyidik.

Belum selesai permaslahan tersebut, kali ini muncul lagi permasalahan baru. Dinas PUPR Karawang sempat didatangi oleh auditor Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Karawang karena ditemukan adanya kejanggalan perihal pengajuan Cessie yang diduga mengarah pada dugaan pemalsuan SPK.

Kronologisnya, ada pihak yang mengaku sebagai penyedia jasa mengajukan Cessie ke BJB Cabang Karawang. Sedangkan Cessie ini merupakan penjelasan untuk pengajuan kredit dari penyedia jasa kepada BJB. Karena dalam Cessie dijelaskan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), perihal kebenaran perusahaan yang mengerjakan kegiatan proyek, dan nantinya pembayaran akan masuk ke rekening milik perusahaan yang dimaksud.

Namun kenyataannya, untuk yang kemarin diaudit oleh auditor BJB, diduga SPK yang dijadikan pengajuan Cessie itu bodong, dan diduga memalsukan tanda tangan salah satu PPK, yaitu PPK Bidang Jalan dan Jembatan.

Mengetahui perihal tersebut, Ketua Gerakan Muda dan Mahasiswa Laskar Merah Putih (GEMA LMP) Karawang, Edward Jomantara mengecam keras dan meminta terduga oknum rekanan tersebut diproses hukum.

“Kejadian seperti ini tidak boleh dibiarkan, karena yang dipalsukan merupakan tanda tangan pejabat, dan BJB selain sebagai Perbankan, juga merupakan Bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang dimana sirkulasi keuangannya harus benar-benar dipertanggung jawabkan kepada Pemerintah,” Jum’at, (11/8/2023).

Menurutnya permasalahan ini harus disikapi secara serius, tidak cukup hanya dengan mekanisme audit internal BJB saja. Jika dibiarkan, tidak menutup kemungkinan akan terulang, dan khawatir diikuti oleh yang lainnya. Karena akan beranggapan, sekali pun ketahuan, tidak ada sanksi hukum, hanya penyelesaian secara internal melalui audit.

“Untuk saat ini, GEMA sedang mengkaji terlebih dahulu deliknya. Bila dimungkinkan masuk delik biasa, kami akan membuat Laporan Informasi (LI) kepada pihak Kepolisian. Tetapi jika hanya delik aduan, tentu kami akan mendesak PPK Dinas PUPR Karawang untuk membuat LP, dan mendatangi BJB Cabang Karawang melalui forum audiensi, agar menempuh upaya hukum,” pungkasnya.(zak)

Baca juga

Leave a Comment