DPRD Jabar Tetap Jalankan Fungsi Kontrol terhadap Gubernur

DPRD Jabar saat menggelar rapat bersama Jajaran Pemerintah Provinsi Jabar

BANDUNG-Anggota DPRD Jawa Barat menunjukkan kinerja terbaiknya. Para legislator ini menjalankan fungsi kontrol terhadap Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

Teranyar, Panitia Khusus (Pansus) III memberikan 42 rekomendasi atas kinerja Gubernur yang kurang memuaskan. Ini terkait Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2019.

“Adanya LKPJ dan nanti akan dilanjutkan dengan proses follow up-nya. Ini menggambarkan bahwa fungsi dewan sebagai alat atau elemen kontrol kinerja pemerintah tetap ditegakkan,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya melalui rilisnya, Sabtu (23/5/2020).

Ini juga, sambungnya, menjadi jawaban atas banyaknya komentar-komentar miring yang menyebutkan dewan tidak kerja dan sebagainya. Silakan, kata dia, semua pihak secara objektif menilai apa yang dewan juga telah kontribusikan selama ini.

“Kami ada 120 orang, di mana setiap individu bisa mempertanggungjawabkan kinerjanya masing-masing. Kami lakukan reses secara penuh. Kami lakukan kunjungan-kunjungan daerah secara penuh,” kata Abdul Hadi Wijaya yang membidangi kesejahteraan rakyat di Komisi V DPRD Jabar ini.

Pihaknya juga memberikan banyak rekomendasi atau masukan kepada Gubernur dalam melaksanakan berbagai proses kerja di Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Jawa Barat. Termasuk melakukan pemantauan ke daerah-daerah sangat intensif.

Sehingga, kinerja Anggota DPRD Jabar ini, semoga bisa menjadi semacam gambaran bagi masyarakat. “Saya tegaskan, dewan tidak tidur, DPRD Jawa Barat tetap menjalankan tugas sebagai pengontrol pemerintah,” kata Gus Ahad, panggilan akrabnya.

Termasuk juga, sebagai pemberi masukan, dan mitra-strategis terbaik bagi pemerintah untuk melayani masyarakat dan membela kepentingan lebih dari 49 juta warga Jawa Barat.

Gus Ahad juga merupakan salah satu anggota Pansus III dan masuk dalam tim perumus. Sehingga, menghasilkan rumusan yang dipresentasikan oleh Ketua Pansus III Memo Hermawan pada 20 Mei 2020 yang lalu.

“Kami melakukan kajian yang sangat mendalam dan objektif, serta sangat serius terkait kinerja ini. Karena kami melihat adanya beberapa sinyal ketidaksinambungan. Juga style yang kurang profesional pada pengelolaan pemerintahan Jawa Barat,” ujarnya.

Pada LKPJ 2019, pihaknya mendalami dan menemukan banyak poin yang harus dikoreksi. Karena itu pula, Pansus III melahirkan 42 butir rekomendasi Di mana, ke-42 rekomendasi tersebut adalah ringkasan dari yang jumlahnya jauh lebih banyak.

“Jadi kami sangat menghemat, tidak terlalu banyak menyampaikan rekomendasi, 42 butir saja. Dan itu hasil pengkristalan dari demikian banyak rekomendasi,” kata Gus Ahad.

Pihaknya juga mendengar bahwa sudah diadakan pertemuan yang dipimpin oleh Sekda Jabar Setiawan Wangsaatmaja. Yakni, dengan menyertakan para pejabat eselon II, membahas apa yang harus dilakukan.

“Kami menunggu Pemerintah Provinsi Jabar melakukan proses evaluasi dan perbaikan-perbaikan. Pasalnya, secara konstitusional, pemerintah Jawa Barat yang dipimpin Gubernur ini, wajib memenuhi atau mematuhi rekomendasi yang diberikan oleh dewan,” ucapnya.

Dirinya pun menegaskan jika keputusan Pansus adalah keputusan DPRD Jabar. “Kami menunggu pembahasan selanjutnya. Setelah ini, kami pun akan membahas evaluasi keuangan, rencana APBD, juga pembahasan terkait bagaimana RPJMD. Ini reguler harus berjalan, walaupun kondisi COVID-19 sedang berlangsung,” kata Gus Ahad.(rls/red)

Baca juga

Leave a Comment