Dianggap Salahi Prosedur Rapat Terbuka tentang Revisi RTRW dan KLHS Dibubarkan Paksa

Salah seorang aktivis menyampaikan suaranya saat membubarkan rapat terbuka tentang RTRW dan KLHS

KARAWANG-Rapat terbuka dengan agenda konsultasi publik mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dibubarkan paksa oleh sejumlah aktivis lingkungan. Panitia rapat dianggap akan memaksakan kehendak kerena yang diundang bukan kalangan warga yang berkepentingan dalam perubahan RTRW itu.

“Agendanya kan konsultasi publik tentang revisi RTRW. Seharusnya dimulai dengan konsultasi bersama aparat desa terlebih dahulu. Tidak serta merta dibawa ke forum level kabupaten,” ujar Ketua Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) Lodaya, sesuai mengikuti rapat tersebut di Hotel Brits, Karawang Barat, Kamis (1/9/2022).

Alasan lainnya, lanjut Nace, yang diundang panitia dalam rapat itu terkesan dipilah-pilah, bukan berasal dari masyarakat yang berkepentingan. Padahal, merevisi RTRW sama saja dengan merubah peradaban manusia.

Nace menyontohkan, melalui perubahan RTRW masyarakat desa bisa berubah menjadi masyarakat perkotaan dalam beberapa tahun saja. Jika masyarakat desa itu tidak diajak musyawarah tentunya akan kaget dan tatatanan sosial bakal rusak.

“Jadi harus ditanya kepala desa terkait hal itu. Misalkan merubah tata ruang dari agraris ke industri, dampaknya akan seperti apa ini harus dikaji dulu di tingkat desa,” katanya.

Nace tidak menampik mengenai revisi Perda RTRW karena memang harus ada penyesuaian terkait adanya proyek strategis nasional di Karawang. Namun perubahan tersebut tentunya harus ditempuh sesuai aturan.

Aktivis lain lainnya, Asep Irawan menyebutkan, Peraturan Daerah tentang RTRW Karawang yang ada saat ini masih berlaku hingga tahun 2031. Jika tidak ada keperluan mendesak Perda itu tidak diubah.

Atas dasar itu, para aktivis mendesak panitia yang merupakan pegawai di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) itu menghentikan rapat dan membubarkan diri saat itu juga. Meski begitu, panitia disarankan segera menempuh prosedur rapat sesuai aturan.

Saat rapat berlangsung, di luar hotel sejumlah massa dari Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat berunjuk rasa. Mereka menuntut revisi RTRW dan KLHS dibatalkan.

Alasannya, draf Ranperda RTRW dan KLHS tidak berpihak kepada warga Karangligar yang belasan tahun menjadi daerah langganan banjir. Dalam draf itu disebutkan Kecamatan Telukjambe Barat, Telukjambe Timur dan Pangkalan yang merupakan DAS Cibeet diusulkan sebagai kawasan industri.

Padahal, Sungai Cibeet merupakan sumber banjir yang melanda Karangligar ketika musim penghujan tiba. “Apakah pemangku pemerintahan belum puas melihat penderitaan kami,” ujar salah seorang warga Karangligar, Asep Saepulloh.

Sekretaris Daerah Karawang, Acep Jamhuri menyebutkan, revisi Perda RTRW dan KLHS diperlukan karenq ada proyek strategis nasional di Karawang. Hal itu perlu dituangkan di dalam RTRW, termasuk perubahan daya dukung terhadap keberadaan proyek nasional itu.

“Karawang memiliki lahan sawah yang dilindungi (LSD) juga ada Perda LP2B atau Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Ini yang perlu dilindungi,” kata Acep.

Acep tidak menepis adanya pihak-pihak tertentu yang menitip agar lahan miliknya masuk tata ruang tertentu agar bisa dimanfaatkan secara optimal. Namun, semuanya dikembalikan kepada regulasi yang ada, apakah sesuai atau tidak.

“Kalau sesuai aturan ya kami akomodir. Tapi kalau menyalahi regulasi yang kami tolak,” kata Acep Jamhuri.(red)

Baca juga

Leave a Comment