Buntut Demo Mahasiswa, Askun Desak Kemendikbud dan Bupati Segera Tegur Rektorat Unsika

Demo mahasiswa Unsika akibat mahalnya biaya IPI, kemarin.

KARAWANG-Pasca-ratusan mahasiswa Unsika gelar demonstrasi di depan kantor Rektorat Unsika imbas mahalnya Iuran Pembangunan Institusi (IPI) untuk mahasiswa baru dari jalur mandiri, pengamat sosial dan pendidikan serta praktisi hukum yang juga alumni Unsika, Asep Agustian, mendesak Kemendikbud dan Bupati Karawang untuk segera menegur keras Rektorat Unsika.

“Demonya mahasiswa Unsika ke Rektorat membuktikan ada yang keliru dalam mengelola perguruan tinggi kebanggaan warga Karawang itu,” kata Askun, sapaan akrabnya, kepada Prasastijabar.co.id, Sabtu (12/9/2020).

Askun menyesalkan dengan kebijakan yang sudah dikeluarkan Rektorat Unsika soal uang IPI yang terlalu mahal, karena kebijakan tersebut tidak berpihak terhadap masyarakat Karawang yang tidak mempunyai biaya yang besar untuk bisa masuk perguruan tinggi negeri kebanggaan masyarakat Karawang itu, maka hal itu akan berdampak kepada pendeskriditan SDM Karawang yang sebenarnya pintar, namun karena terganjal biaya sampai tidak bisa kuliah.



Baca juga : Protes Biaya IPI Mahal, Ratusan Mahasiswa Unsika Demo Rektorat

“Karawang itu sudah panas dan orang karawang itu bukan berarti bodoh dan tolol atau buta dan tuli, sudah miris dengan PNS sekarang malah dibuat dengan adanya mahal uang IPI,” ujarnya.

Askun pun mendesak ke pihak Kemendikbud dalam konteks pengawasan perguruan tinggi dan menyinggung peran Bupati Karawang dalam konteks pengawasan terhadap perguruan tinggi di Karawang, agar kedua pihak itu segera menindak tegas kebijakan Rektorat Unsika soal mahalnya biaya IPI.

“Unsika itu berada di Karawang, dengan terjadi polemik di Unsika ini mana pengawasan dari seorang Bupati, apalagi menjabat sudah hampir lima tahun, apa yang sudah diciptakan selama dia menjabat, ternyata kegoyang dengan permasalahan seperti ini, apa gak malu? Sama saja ini mempertontonkan kelemahan saat akan menjadi bakal calon bupati di Pilkada 2020,” tandas Askun.

Ditanya apakah dalam hal ini bupati mempunyai kapasitas untuk melakukan tindakan terhadap Rektor Unsika, dengan tegas Askun mengatakan, Bupati berhak memberikan tindakan dan bila perlu mendorong kepada Kemendikbud untuk menyetop kebijakan IPI.

“Bupati sangat bisa dan punya kapasitas, bila perlu setop biaya IPI yang terlalu mahal,” tegasnya.

Sebagai alumni yang mengetahui sejarah Unsika, Askun juga memaparkan asal usul sejarah almamaternya dari perguruan tinggi swasta menjadi negeri yang diperjuangkan para pendiri sebelumnya.

“Cikal bakal Unsika itu dari STHPP (Sekolah Tinggi Hukum Pangkal Perjuangan, yang saat ini lokasi nya oleh ramayana, lalu unsika menjadi Universitas Singaperbangsa masih berstatus swasta, nah begitu lelahnya perjuangan, begitu sulitnya para yayasan berjuang yang kini UNSIKA menjadi berstatus negri, setelah negri lalu munculah kebijakan yang palik teburuk ditahun ini, malu tuh didemo mahasiswa,” pungkas Askun. (red).

Baca juga

Leave a Comment