F-PKS bacakan pandangan fraksinya.
KARAWANG-Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Kabupaten Karawang menyampaikan pandangan-pandangannya dalam Rapat Paripurna akhir tahun 2019. Pandangan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua F-PKS, Dedi Sudrajat.
Dalam pemaparannya di bidang legislasi, Dedi menyebut, banyak Perda yang sudah disahkan namun belum dilengkapi peraturan turunannya tentang juklak dan juknisnya dalam bentuk Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati, sehingga implementasi dan penegakkan Perda belum optimal
“(Juga) kurangnya sosialisasi perda-perda yang sudah disahkan kepada masyarakat luas,” ujar Desud, sapaan akrabnya.
Sementara di bidang anggaran, FPKS menyoroti turunnya angka capaian PAD Kabupaten Karawang tahun 2019 dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Baca juga : Listrik Mati Saat Sidang Paripurna, Bupati Sampaikan Sambutan dalam Gelap Gulita
“FPKS mendorong agar optimalisasi kinerja OPD terkait bisa ditingkatkan,” ucapnya.
Di bidang Pengawasan, kata Desud, anggota-anggota FPKS yang bertugas di komisi-komisi mendapatkan tugas fraksi, di antaranya Komisi 1untuk monitoring dan evaluasi persiapan Pilkades dan Pilkada tahun 2020, evaluasi pengelolaan KTP online.
Komisi 2, lanjutnya, memonitoring dan evaluasi kinerja OPD-OPD penghasil PAD, agar bekerja lebih optimal mencari titik lemah faktor turunnya capaian PAD tahun 2019 dan mencari sumber-sumber pendapatan baru yang sah, juga monitoring dan evaluasi juga advokasi terhadap banyaknya pengaduan dan keluhan masyarakat petani yang hari ini mengalami gagal panen akibat kurang distribusi air pengairan irigasi.
“FPKS mendorong OPD terkait seperti dinas pertanian, berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait melakukan langkah-langkah strategis menangani permasalahan kekeringan tersebut,” tandasnya.
Baca juga : Paripurna Akhir Tahun, F-PDIP Soroti PAD, Wisata dan PJU
Untuk Komisi 3, Desud meminta kepada anggotanya memonitoring dan evaluasi pembangunan-pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan di sepanjang tahun anggaran 2019, khususnya yang menggunakan APBD Kabupaten,
“Evaluasi sektor kepariwisataan domestik di Kabupaten Karawang yang masih terus memerlukan perhatian khusus dari Pemkab Karawang,” sebutnya.
Terakhir Komisi 4 agar optimalisasi memperjuangkan hak-hak peserta didik dan lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Karawang, baik negeri maupun swasta dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan, advokasi permasalahan-masalah buruh dan tenaga kerja, masalah kesehatan dan keagamaan
“Fraksi PKS mengapresiasi prestasi-prestasi dan capaian-capaian kinerja kepala daerah dengan diterimanya beberapa penghargaan baik dari tingkat Nasional maupun tingkat Provinsi Jawa Barat. Sekaligus juga mengapresiasi untuk ke-4 kalinya selama empat tahun berturut-turut mendapat Predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI Jabar,” tutupnya. (red).
