KARAWANG – Bupati Karawang, Aep Syaepuloh menegaskan bakal menonjobkan pejabat yang terbukti kinerjanya tidak sesuai harapan. Atas dasar itu Aep meminta agar semua pejabat bekerja cepat, adaptif dan mampu menerjemahkan visi dan misi bupati menjadi karya nyata yang terukur.
Aep mengatakan hal tersebut seusai melantik sejumlah pejabat eselon II, pengawas, dan pejabat fungsional yang dilangsungkan di Aula Husni Hamid, Jumat (14/11/2025). “Siapapun pejabatnya kalau bekerjanya tidak bener ya akan masuk kotak. Saya mah tidak ada urusan, kriteria saya adalah kinerja,” kata Aep.
Menurutnya, semua rencana pembangunan harus menjadi kenyataan dan membawa kemajuan bagi masyarakat Karawang. Oleh sebab itu semua pejabat wajib bekerja kerja keras dan ikhlas demi kemajuan Karawang
Dalam kesempatan tersebut Aep memastikan tidak ada praktik jual beli jabatan dalam pelaksanaan promosi, rotasi, dan mutasi ASN. Semua proses promosi dan rotasi dilakukan berbasis talent pool.
Aep juga menyoroti maraknya isu liar terkait pungutan dalam penempatan jabatan. Dia menegaskan bahwa Pemkab Karawang kini bergerak berdasarkan talent pool dan bukan pada kepentingan personal.
“Di tiap mutasi dan rotasi, tidak ada yang pakai uang. Kalau ada yang mengatasnamakan saya atau lembaga tertentu, ASN harus cerdas. Saya yakin di BKPSDM tidak ada praktik seperti itu,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa mekanisme talent pool yang telah diterapkan menjadi dasar utama promosi pegawai. Semua keputusan, dilalui sesuain aturan dan telah dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri.
“Kami sudah punya talent pool. Kalau peringkat kinerjanya baik, ya naik. Kalau malas, ya turun. Tidak ada lagi alasan percaya harus lewat sini atau bayar,” tegasnya.
Bupati juga memberikan penekanan khusus kepada pejabat yang kini menduduki jabatan strategis di dinas pelayanan, terutama Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). “Tolong jawab kebutuhan masyarakat. Jangan hanya diam di belakang meja. Kita ini superteam, bukan superman,” katanya.
Aep menjelaskan pula, pelaksanan rotasi dan mutasi adalah hal biasa dalam organisasi. Setelah itu akan dilakukan evaluasi kinerja dalam enam bulan ke depan.
Aep menambahkan, setiap laporan masyarakat yang masuk adalah bentuk kepercayaan yang tidak boleh diabaikan. “Kalau masyarakat melapor, itu tanda mereka percaya. Kalau mereka sampai jenuh, gimana?” katanya.
Dari data yang diterima PR, pelantikan tersebut menetapkan tiga pejabat eselon II pada posisi baru, yakni Jajang Jaenudin sebagai Kepala BKPSDM. Sebelumnya Jajang menjabat sebagai Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat.
Kemudian melantik Asep Suryana sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang sebelumnya menjabat Kabag Hukum Setda. Sementara, Iwan Ridwan digeser dari Kepala DLH menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP).(red)
