KARAWANG – Sebanyak 297 kepala dasa di Kabupaten Karawang diwajibkan membeli kendaraan operasional baru berupa sepeda motor. Hal itu bertujuan agar kendaraan dinas tersebut bisa menjangkau peloksok desa yang tidak bisa dijangkau mobil.
Demikian dikatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) setempat, Saefulloh, saat dihubungi, Rabu (12/3/2025). “Anggaran pembelian motor itu bersumber dari Dana Desa Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah (DBHPRD). Mereka dipersilakan membeli motor yang spesifikasinya sudah ditentukan,” kata Saefulloh.
Disebutkan, kendaraan operasional desa sebelumnya berupa mobil Evalia sudah banyak yang rusak di makan usia. Kendaraan itu dibagikan belasan tahun lalu di era Bupati Ade Swara.
Menurut Saefulloh, pembelian kendaraan operasional itu tidak dilakukan oleh Pemda atau DPMPD, tetapi oleh masing-masing Kades. DPMPD hanya menyiapkan desain kendaraan agar seragam di semua desa.
“Kepala Desa itu Pejabat Pengelola Keuangan Desa, jadi kami tidak ikut campur terkait proses pembeliannya,” ucap Syaefulloh.
Anggaran yang disiapkan, sambung dia, hanya Rp 35 juta. “Dengan nominal dana sebesar itu, sepertinya jenis sepeda motornya adalah Honda PCX,” katanya.
Setelah semua desa merealisasikan pembelian motor operasional, kendaraan itu akan diapelkan di Plaza Pemkab pada April 2025 mendatang.
Melalui apel kendaraan itu, nantinya bakal diketahui Kades mana saja yang tidak melakukan pembelian. Selanjutnya pihak Inspektorat bakal meminta keterangan, terhadap Kades yang tidak membeli kendaraan operasional tersebut.
Disinggung kapan pembeliannya, Saefulloh mewajibkan setelah DBH tahap pertama cair pada Maret ini. Dengan demikian pada bulan berikutnya kendaraan itu sudah bisa digunakan untuk melayani masyarakat.
Saefulloh meyakini para Kades di Karawang telah memiliki kendaraan pribadi berupa mobil. Bahkan beberapa di antaranya punya mobil mewah.
Namun untuk melayani masyarakat, kendaraan operasional hanya berupa motor karena motor lebih fleksibel saat menjangkau peloksok desa. Lebih dari itu, motor mencirikan efisiensi yang saat di sedang di dengungkan Pemerintah Pusat.(red)
