Ilustrasi/net.
KARAWANG-Social Policy dan Political Studies (Sospol’s) mendesak agar Pemkab Karawang membuat sistem yang transparansi dan akuntabilitas terhadap bantuan keuangan (bankeu) parpol.
“Hal itu penting sebagai bagian dari tanggung jawab moral kepada masyarakat. Sebab, dana tersebut bersumber dari APBD,” kata Direktur Eksekutif Sospol’s, Cecep Sopandi, kepada Prasastijabar.co.id, Senin (3/2/2020).
Selain itu, ucap Cecep, Kesbangpol Karawang perlu mengidentifikasi partai politik mana saja yang komitmen menjalankan amanahnya. Itu ditunjukkan dengan LPJ.
“Jadi kalau ada parpol yang belum LPJ tidak usah dikasih bantuan (kedepannya). Itu sudah mengkhianati amanah rakyat,” ujarnya.
Baca juga : Gerindra Dapat Rp279 Juta, Ini Daftar Besaran Bankeu Parpol Lainnya Tahun 2020
Menurut Cecep, partai politik juga harus menyadari tujuan dari bantuan itu, yakni dalam rangka melakukan pendidikan politik. Partai politik harus hadir di tengah-tengah masyarakat, menjaring dan mengagregasi permasalahannya. Bukan hanya saat pemilu saja.
“Hal itu penting karena kesan yang muncul di masyarakat itu seolah kehadiran partai politik itu hanya pada saat momentum politik praktis saja. Setelah itu, masyarakat ditinggalkan,” tandasnya.
Jadi pergunakanlah dana itu sebaik-baiknya, edukasi masyarakat dan dengarkan keluhannya.
“Bawa keluhannya itu di parlemen, lalu perjuangkan,” tegasnya.
Baca juga : Tersisa Satu Tahun, Petahana Diminta Fokus Kerja Untuk Rakyat Karawang
Cecep pun mempertanyakan angka golput saat Pemilu 2019 kemarin, karena hal itu berhubungan dengan kemanfaatan bankeu parpol.
“Kalau angkanya tinggi, berarti partai politik gagal menjalankan fungsinya,” pungkasnya. (red).
