Disdik Jabar Dituding Diskriminatif, Seragam Guru PNS dan Honorer Mau Dibedakan

Aksi demo guru honorer (sumber foto: Fajar)

PURWAKARTA – Surat edaran yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat terkait aturan penggunaan seragam pakaian dinas untuk SMA/SMK/SLB negeri menuai protes sejumlah guru honorer di Kabupaten Purwakarta.

Surat tertanggal 20 September 2019 itu, membedakan pakaian dinas harian (PDH) guru dan tenaga kependidikan (GTK) berstatus PNS dengan yang non PNS.

Kebijakan Disdik Jabar tersebut menyusul pasca beredarnya video syur wanita berhijab berseragam PNS yang diduga merupakan salah satu guru honorer SMK Swasta di Kabupaten Purwakarta belum lama ini. Bagi sebagian pegawai honorer, dibedakannya pakaian dinas tersebut di nilai sangat diskriminatif.

“Intinya kita kerja sesuai kewajiban, tanggung jawab dan aturan berlaku, tapi kalau perbedaan mencolok yang bersifat diskriminatif kami sangat menyayangkannya. Biarlah kita bukan PNS, tunjangan tak seperti PNS, tapi dalam pekerjaan kita sama dan juga berada di lingkungan yang sama,” ungkap salah seorang guru honorer yang mengajar di SMA Negeri di Kabupaten Purwakarta, yang enggan disebutkan namanya, Senin (23/9/2019).

Ia menambahkan, pakaian untuk guru sebaiknya tidak dibedakan atas dasar status kepegawaiannya. Apalagi pakaian seragam juga merupakan kebanggaan bagi honorer dalam mengabdi.

“Kenapa kami bangga dengan seragam ASN, selain penyemangat untuk berkarir ini juga jadi acuan kami bahwa kami berharap mempunyai peluang menjadi PNS. Jangan karena oknum honorer yang berulah semua honorer jadi kena imbasnya. Mungkin selain membedakan Honor dan PNS adakah solusi lain,” sesalnya.

Dia menambahkan, seragam PNS adalah pakaian dinas harian kebanggaan guru honorer. Dengan seragam tersebut mereka disegani para siswa dan orang tua karena dianggap PNS juga.

“Kalau sekarang dibedakan, kebanggaan hilang sudah. Kalau sekarang sih, gara-gara oknum dua, guru honorer ical wibawa,” ucapnya.

Dihubungi terpisah, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Darta mengatakan, memang kebijakan tersebut dirasa diskriminatif bagi guru honorer.

“Kalau memang dilarang kenapa gak dari terbitnya pergub tersebut ada larangan untuk guru honorer. Sepertinya dinas pendidikan mau cuci tangan dengan adanya kasus seperti ini. Sampai hari ini pun tidak ada kebijakan yang berpihak kepada guru honorer,” ungkap Darta, saat dihubungi melalui selulernya.

Menurutnya, sebaiknya diseragamkan, karena kebanggan honorer justru baju seragam. Apalagi kalau dilihat dari tugas dan tanggungjawabnya sama dengan PNS.

“Padahal statusnya sama sebagai Guru yang ikut membantu pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa. Hanya beda status nasib saja antar ASN dan masih Honorer,” pungkasnya. (wes/naz)

Baca juga

Leave a Comment