Banyaknya Calon di Pilkada dari Kalangan ASN, Pengamat : Rawan Politisasi dan Mobilisasi ASN

Ilustrasi.

CIANJUR-Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di Jawa Barat, diramaikan dari calon kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Majunya calon Bupati maupun Wakil Bupati dari kalangan ASN dinilai pengamat membuat politiasasi dan mobilisasi ASN sangat rawan.

Kalangan ASN untuk maju sebagai kepala daerah terjadi dibeberapa wilayah di Jawa Barat, seperti di Cianjur ada Oting Zaenal Mutaqin mantan Sekda Cianjur yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Cianjur. Ia maju sebagai Calon Bupati Cianjur yang didampingi Wawan Setiawan diusung partai Gerindra dan Demokrat.

Di Tasikmalaya ada dua ASN yang mencalonkan sebagai Bupati yaitu Iwan Saputra mantan Kepala Bappeda yang didampingi Iif Miftahul yang diusung Partai Golkar, PKB, PKS, dan PAN serta mantan staf di Setda Kabupaten Tasikmalaya Cep Zam-zam dengan pendamping Fadhil Karsoma yang maju dari jalur Independen.

Untuk Kabupaten Sukabumi, Marwan Hamami yang merupakan Bupati Sukabumi bakal kembali maju dengan didampingi Iyos Soemantri yang merupakan mantan Sekda Kabupaten Sukabumi.

Selain itu, ada juga Kepala Bapenda Kabupaten Bandung Usman Sayogi yang maju sebagai calon wakil bupati mendampingi istri petahana Nia Kurnia yang maju sebagai calon bupati.

Pengamat Politik Unpad, Firman Manan, mengatakan, ada dua hal dasar yang menimbulkan fenomena pengusungan ASN oleh Parpol , yakni pengalaman dan masalah di kaderisasi parpol.

“Calon yang sebelumnya ASN apalagi setingkat Sekda dinilai memiliki pengalaman dari segi pemerintahan. Selain itu parpol juga memiliki masalah dengan kaderisasi, bukannya tidak ada tapi masih ada kelemahan, sehingga yang ada dinilai tidak siap atau belum layak untuk maju,” ucap Firman, Sabtu (5/9/2020).

Majunya ASN dalam kontestasi Pilkada, menurut Firman menimbulkan risiko terjadinya mobilisiasi ASN yang berdasarkan Undang-undang Pilkada dilarang.

Oleh karena itu pengawasan dari internal dan eksternal perlu ditingkatkan, apalagi jika di daerah terdapat calon petahana dan dari ASN.

“Dari eksternal sudah tentu Bawaslu ataupun dari internal pemerintah daerahnya harus melakukan pengawasan ekstra. Khusus di internal, Kepala Daerah dan Sekda memiliki peran penting untuk mencegah mobilisisasi dan keterlibahan ASN dalam politik praktis. Jika kepala daerah dan Sekdanya maju, maka menjadi tugas dari Plt atau penjabat sementara,” tuturnya.

“Selain itu perlu juga peran serta masyarakat. Jika menemukan adanya pelanggaran terutama mobilisasi ASN, masyarakat diimbau untuk berani melaporkannya ke Bawaslu,” tambahnya.

Senada, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurniasyah, dipilihnya ASN sebagai calon bupati ataupun wakil bupati karena miliki modal mulai dari jaringan pegawai apalagi ASN yang sebelumnya menjabat posisi strategis.
Tetapi jaringan ini yang berpotensi disalahgunakan karena memungkinkan untuk diarahkan memilih.

Keberpihakan atau mobilisasi ASN itupun berkaitan dengan posisi atau jabatan pascaPilkada, sebab yang menang berpotensi menempatkan pendukunganya di jabatan strategis di kepemimpinan yang baru.

“Bisa saja, bahkan catatan IPO di Pilkada 2018, pasca pemilihan di banyak daerah terjadi perombakan struktur pegawai, dan ini cenderung mengarah pada kubu-kubu saat Pilkada, mereka yang menang akan menentukan posisi-posisi strategis,” ungkapnya.

Maka dari itu diperlukan adalah penguatan pengawasan yang jeli dan tegas terhadap segala bentuk aktifitas politik ASN.

“Sejauh ini sanksi untuk aktivitas politis ASN masih bias, sehingga menyulitkan pengawas Pemilu untuk menjaga netralitas tersebut,” paparnya.

Tetapi Pengamat Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Karim Suryadi memiliki pandangan berbeda. Menurutnya ASN yang maju di Pilkada serentan tidak memiliki kekuatan besar untuk mobilisasi PNS di lingkungan Pemda.

Ia menyebutkan kerawanan lebih besar muncul ketika ada calon dari petahana atau keluarga petahana. Sebab jika calon petahana hanya cuti sehingga bisa kembali memegang kekuasaan setelah Pilkada, sedangkan calon dari keluarga petahana memingkinkan kepala dearahnya melakukan ajakan dan mengarahkan untuk memilih keluarganya.

“Kalau ASN kan harus mundur, sehingga kecil kemungkinannya melakukan mobilisasi PNS meskipun sebalumnya memiliki jabatan strategis. Yang harus lebih besar risikonya itu petahana dan keluarga petahana yang maju, memungkinkan terjadi penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara di sana selain potensi mobilisasi PNS,” pungkasnya. (wan/tif).

Baca juga

Leave a Comment